Jokowi Tegaskan 3 Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Dibayar: Enggak Kuat Gaji Beliau
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) buka suara terkait para tokoh internasional yang menjadi Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.
Penulis: Nuryanti
Editor: Sri Juliati
![Jokowi Tegaskan 3 Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Dibayar: Enggak Kuat Gaji Beliau](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/jokowi-tinjau-progres-persiapan-pembangunan-ibu-kota-baru_20191217_194601.jpg)
Menurutnya, ketiganya akan memudahkan pemerintah dalam menjalin kerja sama, seperti dalam hal investasi.
Kemudian, tiga tokoh tersebut memiliki reputasi yang bagus di mata dunia internasional.
“Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair."
"Ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional," ungkapnya.
![Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. TRIBUNNEWS/SETPERS/LAILY RACHEV](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/presiden-jokowi-terima-kunjungan-putra-mahkota-abu-dhabi_20190724_213525.jpg)
Ia mengatakan, mengenai persoalan operasional di lapangan, nanti yang menyelesaikan adalah pemerintah Indonesia sendiri.
"Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” jelas Jokowi.
Selain itu, menurutnya, pemilihan tiga tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional.
Sehingga, kerja sama yang akan Indonesia bangun dengan negara lain, bisa segera terselesaikan.
“Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” ungkap Jokowi.
Masih mengutip Kompas.com, Jokowi mengungkapkan, skema kerja sama yang dilakukan dengan pihak swasta yakni berupa Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Presiden Jokowi sebelumnya memprediksi anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak akan lebih dari Rp 100 triliun.
Sementara sisanya akan berasal dari pihak swasta.
(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Muhammad Idris/Ihsanuddin)