TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Senin 26 Agustus 2019, teka-teki di mana lokasi Ibu Kota baru Republik Indonesia akhirnya terjawab.

Presiden Jokowi mengumumkan, Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Sejumlah langkah pun dilakukan terkait pemindahan dan pembangunan Ibu Kota baru, yang direncanakan akan rampung pada 2024.

Dimulai dari penetapan konsep “Nagara Rimba Nusa”, yang didapat dari hasil Sayembara Desain Ibu Kota Negara yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum, Desember tahun lalu.

Dalam “Nagara Rimba Nusa” keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam, ditonjolkan.

Kemudian, mencari pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota baru.

Maklum, total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk memindahkan Ibu Kota baru mencapai Rp 466 triliun.

Investasi besar-besaran pun dibuka.

Presiden Jokowi menempatkan tiga tokoh dunia sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota baru, mulai dari Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, Presiden Softbank Jepang, Masayoshi Son, hingga mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

Baca: UPDATE Ibu Kota Baru, Jokowi Minta ASN Pindah ke Kalimantan hingga KLHK Akan Stop Tambang Ilegal

Baca: Soal Kasus Harun Masiku, Adian Napitupulu Sebut Harun hanya Ingin Menagih Haknya: Dia itu Korban

Pro kontra pun muncul. Di satu sisi, pemidahan Ibu Kota adalah keniscayaan, karena Jakarta sarat beban.

Di sisi lain, kehadiran pihak asing dalam pembangunan Ibu Kota baru mengundang kontroversi.

Namun, tahukah Anda bahwa kajian pemindahan Ibu Kota ini telah dicetuskan sejak lama?

Jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, mewawancarai Andrinof Chaniago, pencetus ide awal pemindahan ibu kota negara.

Apa yang akan terjadi jika ibu kota tetap di Jakarta?

Saksikan AIMAN episode “Siap-Siap di Ibu Kota Baru”, Senin 20 Januari 2020, pukul 20.00 WIB, hanya di Kompas TV. (Anna Ariestania/ Kompas TV)