Menurut Sukamta, kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia.

Ia pun menilai, selama ini SOP yang dijalankan pemerintah Indonesia hanya menggunakan pengeras suara melalui kapal coast guard Indonesia.

Imbauan itu hanya meminta kapal-kapal asing meninggalkan perairan Indonesia.

Baca: Diingatkan PKS Karena Sering Kunker ke Luar Negeri, Prabowo: Memang Kita Butuh Berkeliling

Hal itu disampaikan Sukamta dalam diskusi bertajuk 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan' di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

"Standar kepada pelanggar wilayah berdaulat, sampai hari ini SOP tidak jelas. Misalnya coast guard banyak memperingatkan dengan pengeras suara," kata Sukamta.

Ia menilai, SOP pemerintah Indomesia tidak jelas. 

Bahkan, menurutnya, SOP itu terkesan lemah menyikap kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia.

Baca: ‎Sikapi Kasus Natuna, Fadli Zon: Diplomasi Harus Jalan, Eksistensi Fisik Secara Militer Juga Jalan

"Indonesia, SOP itu tidak jelas sampai hari ini. Saya melihatnya, daripada teriak-teriak, lebih baik didekati saja, terus tabrak," ucapnya.

Ia lantas membandingkan SOP Indonesia dengan Vietnam ketika menyikapi kapal-kapal yang melanggar hak berdaulat.

Di Vietnam, kata Sukamta, kapal pelanggar hak berdaulat ditindak keras.

Bahkan, kapal coast guard Vietnam menabrak kapal yang masuk ke wilayah hak berdaulat mereka.

"Jadi, yang dilakukan itu coast guard Vietnam menabrak kapal nelayan. Dengan begitu, kapal nelayan China pergi dari wilayah Vietnam," jelasnya.

Kedaulatan tak bisa ditawar

Rapat Kerja antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar selesai digelar.

Berdasarkan pantauan, rapat tersebut digelar secara tertutup selama kurang lebih 6 jam dan berakhir sekira pukul 16.05 WIB.