"Jadi jangan kemudian mengatakan ada kebohongan institusi. Ini bisa jadi delik pidana. Tuduhan ini, tidak boleh," tegasnya.

Ronny juga menegaskan sekali lagi tidak ada upaya pihaknya untuk menutupi informasi terkait kepulangan Harun Masiku.

"Buat apa saya menutupi informasi itu, kalau hari ini terus saya sampaikan informasi yang telah kami dapatkan setelah melakukan pendalaman," kata Ronny.

Di sisi lain, Ronny mengatakan pihaknya langsung melakukan pendalaman setelah mendapat kabar dari satu diantara media massa Indonesia yang menyebut Harun Masiku sudah tiba di Indonesia sejak 7 Januari 2019.

"Apa yang disampaikan oleh media pada 20 Januari 2020 itu menjadi bagian dalam kami untuk mendalaminya," ujarnya.

"Dan setelah kami dalami kami yakin bahwa ada hal yang mengganggu menjadi kendala untuk secara realtime kami mengetahui dimana keberadaan HM yang sudah masuk tanggal 7 Januari 2020," imbunya.

"Jadi artinya kalau Imigrasi atau Kementerian Hukum dan Ham berupaya menutupi, informasi yang benar, buat apa kami melayani ke media," jelasnya.

Bahkan Ronny mengaku telah diperintahkan Menkumham untuk menyampaikan soal keberadaan Harun Masiku ke publik.

"Artinya Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi pemerintah tidak ada kebohongan untuk membohongi publik," tegas Ronny.

Jadi kalau ada informasi yang tertunda dan sebagainya ya itu memang betul faktanya," jelasnya.

"Tetapi kalau tudingan bohong saya tidak bisa menerima itu. Harus ada ralat itu dari Pak Kurnia Ramadhana," kata Ronny.

Kurnia Ramadhana Sebut Menkumham dan Imigrasi Bohong Pada Publik

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebut Menkumham dan pihak Imigrasi telah membohongi publik atas keberadaan Harun Masiku.

Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri dan Yasonma Laoly menyebut Harun Masiku belum kembali ke Indonesia setelah terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020), lalu.