"Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita harus pelajari alutsista yang ada," ujar Prabowo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Prabowo juga mengatakan, Indonesia harus meminta dukungan kepada negara lain.

Sebab, hal itu menurutnya terkait dengan pertahanan di Indonesia.

"Kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain, karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," jelasnya.

Kritikan PKS

Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan, pesan Presiden Jokowi yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri, bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/1/2020).

Mardani mengatakan, kunjungan kerja ke luar negeri harus memiliki tujuan yang jelas.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik," kata dia.

Politisi PKS itu juga menyebut, semua hasil kunjungan harus disampaikan secara transparan.

"Semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar Mardani.

Mardani mengatakan, suatu kewajaran jika Prabowo mendapatkan sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.

Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.

"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," imbuh Mardani.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Ihsanuddin/Tsarina Maharani)