TRIBUNNEWS.COM -  Pengamat Politik, Ubaidillah Badrun menanggapi 100 hari kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurutnya permasalahan utama dalam 100 hari kerja Jokowi adalah penegakkan hukum.

Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly merupakan Menteri yang layak di reshuffle dari kabinet.

"Saya kira mungkin jika kita memberikan otoritas pada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet untuk 100 hari kerja ini. Saya kira Menkumham mungkin adalah Menteri yang cukup layak untuk direshuffle," ujarnya dilansir melalui YouTube official iNews (30/1/2020).

Hal ini dikarenakan Menkumham pernah membuat pernyataan yang salah.

Selain Menkumham, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian perlu dievaluasi menurutnya.

"Yang lainnya mungkin dibawahnya itu. Sebetulnya Menteri Ekonomi menurut saya perlu dievaluasi," ungkapnya.

• Ditanya Nilai untuk 100 Hari Kerja Jokowi, Rocky Gerung: Saya Kasih 9

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjadi sorotan publik karena didemo ribuan warga Tanjung Priok di kantornya Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Adapun pernyataan Yasonna yang dipersoalkan adalah ucapan Yasonna dalam acara 'Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)' di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020) lalu, dikutip dari Kompas.com.

Ketika itu, Yasonna Laoly menilai kemiskinan merupakan sumber tindakan kriminal.

Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Dia sempat membandingkan antara kawasan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Menteng Jakarta Pusat.

Dalam perbandingannya, dia menyebut, Tanjung Priok banyak melahirkan tindak kriminal karena tingkat perekonomian yang miskin.

Sedangkan hal sebaliknya terjadi di kawasan permukiman Menteng.

• Ditanya Apa Masih Garang Setelah Jadi Menteri, Jawaban Mahfud MD Bikin Najwa Shihab Sebut Prabowo

Yasonna Laoly  Copot Dirjen Imigrasi

Yasonna Laoly tiba-tiba memberitahukan bahwa ia telah mencopot Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi pada Selasa (28/1/2020) sore.

Hal ini ia sampaikan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Alasan pencopotan Ronny Sompie adalah agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pengusutan keimigrasian Harun Masiku.

"Supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti," ujarnya yang dilansir dari kanal YouTube Kompas Tv, Rabu (29/1/2020).

"Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi," ujar Yasonna.

Namun, tak hanya Ronny, Menkumham juga mencopot Direktur Sistem dan teknologi Keimigrasian, Alif Suaidi.

Pencopotan ini juga berkaitan dengan kasus Harun Masiku.

"(Plh) Irjen dan sistiknya (Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian) juga (dicopot). Karena sangat menentukan itu mengapa sistem tidak berjalan dengan baik," ujar Yasonna dikutip dari Tribunnews.com.

Pencopotan dua jabatan ini merupakan buntut dari adanya keterlambatan informasi mengenai kembalinya buron KPK, Harun Masiku ke Indonesia.

Sehingga Yasonna berharap tidak adanya Ronny sebagai Dirjen Imigrasi ini dapat membuat penyelidikan berjalan dengan baik.

(Tribunnews.com/Fasial Mohay/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Ardito Ramadhan)