TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P, Trimedya Panjaitan tak terima dengan tudingan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Adapun tudingan yang dimaksud yakni dikorbankannya Ronny Sompie oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait keberadaan tersangka kasus suap PAW DPR RI, Harun Masiku.

Trimedya mengungkapkan bahwa pernyataan Ferdinand itu terlalu prematur

Apalagi akan terlalu beresiko andaikata pencopotan Ronny Sompie dimaksudkan seperti apa yang dituduhkan oleh Ferdinand.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Apa Kabar Indonesia Malam, yang dilansir dari YouTube Talk Show tvOne, Kamis (30/1/2020).

Ia juga membantah terkait Ronny yang dikorbankan atas polemik hilangnya Harun Masiku ini.

"Saya kira yang disampaikan oleh pak Ferdinand ini terlalu prematur dan bombastis," kata Trimedya.

"Dalam hal ini tidak ada yang dikorbankan," tegasnya.

Menurut Trimedya hal jika memang ada maksud demikian, maka akan terlalu beresiko untuk Menkumham.

Selain itu Trimedya mengaku Yasonna juga tidak akan sebodoh itu dalam menentukan keputusannya.

"Tentu Pak Yasonna Laoly sebagai politisi senior serta ahli hukum, beliau profesor doktor, sehingga beliau tidak akan sebodoh itu melakukan hal tersebut," jelasnya.

"Proses ini kan masih berlangsung, dan jangan lupa Pak Ronny Sompie itu jenderal bintang dua , dan dengan karir yang cukup baik serta telah mengabdi di imigrasi 5 tahun," imbuhnya.

"Jadi agak riskan kalau seorang Pak Yasonna Laoly mau mengorbankan Pak Ronny Sompie," kata Trimedya.

"Apalagi kalau itu dilakukan dengan sengaja, tidak menutup kemungkinan dari institusi Polri akan marah," ungkapnya.

Trimedya meyakini bahwa keputusan Yasonna ini tentu sudah melalui pemikiran dan perhitungan yang matang.

Dalam kesempatan itu, Trimedya juga menyinggung terkait tuduhan Menkumham yang mencoba untuk menghalangi proses penyidikan.

"Terkait menghalangi penyidikan, itu juga terlalu prematur kami lakukan," kata Trimedya.

Menurutnya,  PDI-P justru menginginkan agar buron KPK, Harun Masiku segera ditangkap atau menyerahkan diri,

"Semakin lama Harun Masiku tidak ditangkap oleh KPK, bagi kami ini merugikan," jelasnya.

"Apalagi kalau kita lihat Pilkada serentak tinggal beberapa bulan lagi terjadi," imbuhnya,

Sehingga Trimedya menegaskan bahwa tidak ada tindakan menghalang-halangi KPK dalam melakukan proses penyidikan ini.

"Semua statment PDI-P menginginkan Harun Masiku segera menyerahkan diri," tegasnya.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean menyebut Ronny Sompie sengaja dikorbankan oleh Yasonna untuk menutupi banyak peristiwa.

Satu diantaranya adalah kebohongan yang telah terlanjur disampaikan terkait keberadaan Harun Masiku pada saat OTT dilaksanakan oleh KPK.

Dimana sebelumnya, pada 16 Januari 2020, Yasonna menyebut Harun Masiku masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020.

Sementara itu diketahui bahwa Harun ternyata telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020, dan kedatangannya itu terekam CCTV bandara Soekarno-Hatta.

Pada 22 Januari 2020, Ronny Sompie yang saat itu sebagai Dirjen Imigrasi mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia tepat sehari sebelum OTT KPK.

Sehingga perbedaan informasi ini membuat Yasonna dianggap telah memberikan keterangan yang tidak benar dan dianggap tengah menghambat penyidikan kasus tersebut.

Puncaknya, ICW dan sejumlah organisasi melaporkan Yasonna ke KPK pada 23 Januari 2020, atas dugaan merintangi penyelidikan terkait keberadaan Harun Masiku.

Melihat hal ini, Ferdinand kemudian menilai bahwa pencopotan Ronny Sompie ini menjadi strategi Yasonna ntuk mengamankan posisinya sebagai Menkumham.

"Menurut saya, Ronny Sompie ini memang menjadi korban yang dikorbankan untuk menjadi way out, jalan keluar bagi Yasonna supaya selamat dari laporan itu," ujarnya.

"Ronny Sompie dikorbankan dan rela dikorbankan, karena sampai sekarang pun Ronny F Sompie tidak melakukan perlawanan apa pun," imbuh Ferdinand Hutahaean.

Diberitakan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly telah mencopot Ronny Sompie dari Dirjen Imigrasi pada Selasa (28/1/2020). 

Yasonna mengaku alasan adanya keputusan tersebut agar memudahkan penyelidikan dan menghindari konflik kepentingan. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)