Stafsus Wapres Minta Maaf soal Kereta VVIP Disoraki Pengguna KRL: Itu Tidak Sengaja Mengganggu
Masduki meminta maaf jika memang para pengguna KRL terganggu perjalanannya karena kereta VVIP tersebut.
Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi menanggapi soal viralnya video kereta api VVIP Wakil Presiden yang disoraki pengguna KRL di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020) lalu, karena diduga menyebabkan penumpukan di stasiun tersebut.
Masduki meminta maaf jika memang para pengguna KRL terganggu perjalanannya karena kereta VVIP tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa kereta api tersebut sudah kosong.
"(Wapres Ma'ruf) sudah tidak ada di situ. Pak Wapres turun di Stasiun Kebayoran Lama dari Banten," kata Masduki kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (31/1/2020).
Baca: Aksi Seorang Ayah yang Lindungi Anaknya dari Terjangan Kereta Api, Kisahnya Viral di Medsos
Dalam perjalanan tersebut, Ma'ruf juga didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPT Basuki Hadimuljono. Keduanya pun turun di lokasi yang sama.
Lebih lanjut, Masduki menyebut bahwa perjalanan warga terganggu bukan hanya ketika pejabat negara seperti wapres naik kereta.
Saat naik moda kendaraan lain seperti mobil dan pesawat, Masduki melanjutkan, penerbangan dan lalu lintas juga mengalami sedikit hambatan.
"Tapi itu kan tidak disengaja mengganggu karena menjalankan UU. Penjagaan dan pengamanannya seperti itu. Jadi ini sedang melaksanakan tugas negara dan UU di satu pihak, bahwa kemudian ada rakyat yg terganggu tidak hanya naik kereta, naik kendaraan biasa pun, rakyat disetop di jalan itu juga terganggu" pungkasnya.
Seperti diketahui, Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Lebak, Banten pada Kamis (30/1/2020) lalu.
Dalam kunjungan tersebut, Ma'ruf menggunakan transportasi kereta inspeksi untuk sampai ke lokasi.
Hadir menemani Ma'ruf, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala BNPB Doni Monardo.