Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

‎Ketua DPR Harap Tak Ada Draf RUU Perlindungan Data Pribadi Abal-Abal Beredar

Puan Maharani mengajak pemerintah ikut bersama-sama mensosialisasikan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kepada masyarakat.

‎Ketua DPR Harap Tak Ada Draf RUU Perlindungan Data Pribadi Abal-Abal Beredar
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (18/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengajak pemerintah ikut bersama-sama mensosialisasikan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kepada masyarakat.

"Kami meminta pemerintah bersama Komisi I DPR bisa mensosialisasikan draf dan DIM (daftar inventaris masalah) yang akan dibahas agar tidak timbul draf abal-abal yang sebenarnya tidak dibahas DPR," ujar Puan maharani di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca: Respons Ketua DPR RI Puan Maharani Sikapi Usul ‎PKS dan Demokrat Soal Pembentukan Pansus Jiwasraya

Menurut Puan Maharani, draf RUU Perlindungan Data Pribadi yang disampaikan pemerintah, melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate akan dibahas di Komisi I DPR secara terbuka.

"Kalau berhasil membahas hal ini maka kita menjadi negara yang ke 127 yang mempunyai undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi," ucap Puan Maharani.

Puan Maharani tidak menyebut target RUU Perlindungan Data Pribadi akan rampung dibahas Komisi I bersama pemerintah.

Baca: Puan Maharani Akan Bertemu Menteri Yasonna dan Airlangga Hartarto Bahas Omnibus Law

Ia hanya berharap ada sinergi dari pemerintah dan DPR agar RUU tersebut cepat disahkan.

"Jangan sampai tidak ada sinergitas antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan ini," kata Puan Maharani.

Di tempat yang sama, Johnny G Plate menyampaikan, pemerintah berharap pembahasan RUU tersebut berlangsung dengan cepat, dimana draf ini terdiri dari 15 bab dan 72 pasal.

Baca: Politikus PDIP: Menkominfo Harus Turun Tangan Atasi Kisruh TVRI, Jangan Pura-pura

"Sudah waktunya kita miliki undang-undang itu, kami sebetulnya mengejar waktu," ucap Johnny.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas