TRIBUNNEWS.COM - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, ada miskoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penempatan Warga Nasional Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China, akibat wabah virus corona di Natuna, Kepualauan Riau.

"Betul (miskoordinasi). Betul memang itu," kata Hamdi saat dijumpai jurnalis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Hamid menjelaskan, pemerintah daerah di Natuna baru menerima informasi bahwa Natuna akan menjadi lokasi observasi WNI dari Hubei satu hari sebelum evakuasi dilakukan.

Pemerintah pusat pun, lanjut Hamid, sudah mengakui bahwa ada keterlambatan pemberian informasi bahwa Natuna akan dijadikan tempat observasi kesehatan.

Alasan keterlambatan itu adalah karena situasi pemulangan WNI dari China yang mendesak.

"Itulah tadi disampaikan oleh Pak Menteri ini dalam keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan kepada, baik itu kepada pemda maupun kepada masyarakat," ujar Hamid.

Ia juga mengaku, tidak mendapatkan surat resmi dari pemerintah daerah.

Hamid mendapatkan pemberitahuan hanya dari Sekretaris Daerah melalui pesan singkat.

Baca: UPDATE Pasien Virus Corona per Selasa, 4 Februari Pagi: 426 Orang Meninggal Dunia, 20.624 Terinfeksi

Baca: Wakil Ketua Komisi IX: Masyarakat Natuna Ketakutan, Bukan Tidak Mau Menerima WNI dari Wuhan

"Jadi enggak ada surat, saya diberitahu saja, rapat di bandara sekdanya, terus beliau WA ( Whatsapp) saya," ungkapnya.

Diberitakan, pemerintah Indonesia mengevakuasi sebanyak 238 WNI dari Hubei, China akibat wabah virus corona, Minggu (2/2/2020).

Mereka ditempatkan di Pulau Natuna untuk diobservasi kesehatannya selama 14 hari sejak evakuasi dilakukan untuk memastikan mereka tidak terjangkit virus corona.

Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada warga Pulau Natuna karena daerahnya bersedia dijadikan lokasi karantina bagi 238 WNI yang dievakuasi dari Hubei.