Bahaya Pejabat Negara Beropini di Hadapan Publik

Gus Nadir berpandangan apa yang dilakukan Presiden Jokowi soal WNI eks ISIS akan memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.

Selain itu, kepemimpinan mantan Wali Kota Solo ini juga turut dipertanyakan. 

Terlebih ketika pernyataan tersebut berbeda dengan hasil rapat terbatas kabinet. 

"Kenapa Presiden tidak bisa menjadikan sikap pribadinya sebagai sebuah kebijakan pemerintahan yang dia pimpin?"

"Siapa yang mengendalikan presiden? Pertanyaan nakal itu akan muncul di publik akibat komunikasi politik yang buruk ini," ucap Gus Nadir.

Ia menyarankan untuk pemerintah bisa lebih berhati-hati ketika di hadapan publik. 

"Presiden juga bisa dinilai mengambil ancang-ancang untuk mencari selamat sendiri. Sikap pribadi beliau mungkin sesuai dengan keinginan publik."

"Tapi boleh jadi kebijakan resmi pemerintah tidak disukai publik. Presiden bisa cuci tangan dari kritikan. Ini berbahaya," kata dia. 

Selain berdampak kepada Presiden Jokowi, keraguan juga akan muncul di antara orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Bisa jadi kebijakan yang diambil berbeda dengan sikap pribadi presiden. 

"Anak buah di lapangan jadi ragu mengeksekusi sebuah kebijakan. Sekali lagi, Presiden tidak boleh berwacana pribadi. Beliau bukan pengamat. Beliau seorang pemimpin bangsa," ujar Gus Nadir.

Baca: Pasca Tetapkan Joko Tirto Tersangka Jiwasraya, Kejagung Lanjutkan Penyidikan dan Pemeriksaan Saksi

Saran untuk WNI eks ISIS

Gus Nadir menyarankan sebelum pemerintah membeberkan rencananya terkait WNI eks ISIS, infomasi tersebut harus memiliki kejelasan.