Sehingga masyarakat tidak dibuat gaduh atas kebijakan tersebut.

"Misalnya, jika menolak kepulangan WNI eks ISIS, paparkan argumentasi dan alasannya secara konkrit, dan apa langkah pemerintah berikutnya menghadapi konsekuensi pilihan ini," katanya.

Begitu pula sebaliknya, saat pemerintah memutuskan untuk menerima kepulangan dari WNI ini. 

Pemerintah perlu memiliki strategis yang tepat, sehingga mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat. 

"Mereka mau dikarantina di mana, apa program deradikalisasi yang akan dilakukan, berapa lama, siapa penanggungjawabnya, apa sudah dihitung risiko dari keputusan ini, dan seterusnya," ucap Gus Nadir.

Terakhir ia berharap kepulangan WNI eks ISIS bukan hanya sekadar wacana. 

Hal ini mengingat pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

"Menghadapi eks teroris saja pemerintah kelimpungan. Mengurusi eks HTI saja gak jelas sikap pemerintah"

"Bagaimana rakyat bisa diyakinkan, pemerintah punya rencana yang serius, strategis dan taktis menghadapi eks ISIS. Ini tantangan terbesarnya," tutupnya. 

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)