Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak eks WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah, Turki dan di beberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).

Rencana pemulangan akan dibahas lebih detail karena menyangkut keberadaan anak-anak itu di negara tersebut.

Baca: BREAKING NEWS: Pemerintah Putuskan Tolak Wacana Pemulangan 689 WNI Eks ISIS

Keputusan itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD usai menggelar rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan case by case. Apakah anak itu di sana ada orang tua atau tidak," kata Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, data anak-anak di bawah usia 10 tahun yang berada di wilayah tersebut belum terdata dengan pasti.

Mengacu pada data CIA, Mahfud mengatakan ada 689 orang WNI eks ISIS, yakni 228 orang memiliki identitas, sisanya 401 tidak teridentifikasi dan (tidak) lengkap identitasnya.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, langkah pemerintah mempertimbangkan kembali pemulangan anak-anak tersebut karena kekhawatirkan pernah mengikuti pelatihan teroris.

"Makanya, case by case," jelas Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah, Turki dan dibeberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

"kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.

Baca: Said Aqil Bertemu Menlu Retno Marsudi, PBNU Tegaskan Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS

Mahfud juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.

"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.

Sindiran Ali Ngabalin

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyindir pernyataan dari para WNI eks ISIS yang sempat menjelek-jelekkan negara dan pemerintah Indonesia.

Ali Ngabalin mengungkit para WNI yang bergabung ISIS punya misi ingin meraih jalan surganya.

Maka dari itu, kini Ali Ngabalin heran mengapa mereka minta pemerintah untuk memulangkannya ke Indonesia.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Ali Ngabalin dalam APA KABAR INDONESIA PAGI unggahan YouTube Talk Show tvOne, Senin (10/2/2020).

Ali Ngabalin menyebutkan kondisi ISIS kini tengah kalah, sehingga kemungkinan berpengaruh pada permintaan para WNI untuk dipulangkan ke Indonesia.

Ia menganggap sebaiknya WNI eks ISIS dibiarkan di negara yang sekarang baik Irak atau Suriah agar diadili pemerintah setempat.

"ISIS itu kan mempropaganda seluruh orang Islam yang punya pengetahuan akidah dan syariah yang sangat tipis, memahami sesuatu hitam putih," ungkap Ali Ngabalin.

"Sehingga mereka dengan gampang masuk ke Syiria, dan di ISIS."

Baca: Ali Ngabalin: Kalau ISIS Menang Apakah Mereka Tetap Minta Pulang ke Indonesia?

"Dalam posisi inilah maka nanti mereka dihukum atau mereka harus menjalani proses itu di kedua negara ini," jelasnya.

Ali Ngabalin juga mengungkit soal WNI eks ISIS yang sudah membakar paspor Indonesia.