TRIBUNNEWS.COM - Beberapa hari ini Indonesia sedang dihebohkan dengan kabar pemulangan WNI Eks ISIS.

Rencana pemulangan WNI Eks ISIS ini masih menjadi bahasan penuh pro dan kontra.

Dilansir bbc.com, ISIS ini merupakan kelompok militan yang merupakan sempalan dari Al Qaida yang akhirnya berhasil ditundukkan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pada bulan Maret 2019 lalu.

Hal ini memberikan berdampak bagi kelompok ISIS.

Imbasnya ribuan aggota ISIS terpaksa harus menyerahkan diri, dan sebagian besar pria ditahan di penjara SDF.

Sementara perempuan dan anak-anak ditampung di berbagai kamp pengungsian seperti di Al Hol di Suriah Timur, Al Roj di perbatasan Suriah dengan Irak dan Ein Issa yang berbatasan dengan Turki.

Atas kejadian tersebut, wacana pemulangan WNI eks ISIS pun mencuat.

Mendengar kabar rencana pemulangan WNI Eks ISIS ini, banyak pihak yang melontarkan penolakan terhadap hal ini.

Sebagian besar memilih untuk menolak rencana pemulangan WNI Eks ISIS.

Penolakan ini didasari karena beberapa serangan teroris yang sempat terjadi di Indonesia belakangan ini cukup membahayakan.

Dilansir tayangan Kompas TV, Presiden Joko Widodo secara pibadi juga menolak wacana pemulangan WNI Eks ISIS ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan akan segera melakukan Ratas (Rapat Terbatas) bersama para menteri.

Joko Widodo tetap akan menerima masukan-masukan dari pada menteri-menterinya dalam Ratas yang akan segera dilaksanakan.

Presiden Joko Widodo tetap akan memberi keputusan yang sebaik-baiknya dengan perhitungan yang matang dan detail mengenai rencana pemulangan WNI Eks ISIS ini.

Sampai sekarang keputusan pemerintah tentang pemulangan WNI Eks ISIS ini, belum diambil karena masih akan dipertimbangkan secara komprehensif.

Menteri Pertahanan, Prabowo memberikan pendapat yang berbeda, dia tidak mempermasalahkan mengenai pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia.

Namun prabowo menyatakan bahwa pemulangan WNI Eks ISIS ini harus melalui proses dan tahapan seleksi terlebih dahulu.

Menurut Prabowo, hal ini menjadi tugas para aparat negara untuk meneliti para WNI Eks ISIS sebelum dipulangkan ke Indonesia, perlu dipilah sehingga tidak menimbulkan resiko.

Sementara menurut Komnas HAM, Choirul Anam, WNI Eks ISIS dianggap belum hilang kewarganegaraan, walaupun mereka sudah membakar paspor mereka.

Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui merepatriasi mereka bukanlah perkara yang mudah.

Menurut catatan BNPT, ada sekitar 600 Warga Negara Indonesia Eks ISIS yang sekarang sedang terlantar dan meminta untuk dipulangkan.

Mayoritas WNI Eks ISIS yang meminta untuk dipulangkan adalah dari kalangan wanita dan anak-anak.

Bagi korban teror, seperti Ipda Ahmad Nurhadi korban peledakan bom gereja Santa Maria Surabaya, kejadian yang membuatnya menjadi tuna netra ini memberikan trauma yang membekas baginya, ia juga turut menolak rencana kepulangan WNI Eks ISIS ini.

Berbeda pendapat dengan pihak-pihak yang menolak pemulangan WNI Eks ISIS, Jones Direktur Eksekutif Institute For Policy Analysisi of Conflict (IPAC) Sidney mengatakan ini malah bisa menimbulkan resiko.

Dilansir bbc.com, Direktur Eksekutif Institute For Policy Analysisi of Conflict (IPAC) Sidney Jones, mengatakan bahwa membiarkan mereka berada di kamp dapat membuat situasi makin buruk.

Tidak sedikit dari mereka terdiri dari kalangan anak-anak, diakui oleh Direktur IPAC bahwa anak-anak dapat beresiko melakukan kekerasan jika tidak segera dipulangkan.

Ia menganggap jika menolak mereka kembali, justru akan berpotensi membuat anak-anak menjadi radikal dan ini akan menjadi ancaman di masa depan Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah juga menyatakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih berfokus untuk memverifikasi status kewarganegaraan WNI Eks ISIS ini.

Ia menyatakan bahwa permasalahan utama yang sebenarnya adalah pada status kewarganegaraan mereka yang masih banyak memunculkan kontroversi.

Hingga saat ini kabarnya pemerintah Indonesia masih memastikan asal-usul status kewarganegaraan para WNI Eks ISIS ini.

Adapun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengatakan instansinya telah memiliki alat untuk melakukan program deradikalisasi yang khusus ditujukan kepada WNI eks-ISIS, seandainya mereka dikembalikan ke Indonesia.

Jika terjadi proses pemulangan WNI Eks ISIS, maka BNPT mengaku akan memberikan program khusus untuk keluarga dari WNI Eks ISIS.

Dalam waktu dekat presiden akan segera menyampaikan keputusan tentang rencana pemulangan WNI Eks ISIS ini.

(Tribunnews.com/Oktaviani Wahyu Widayanti)