TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang terdiri dari beberapa menteri menyerahkan surat presiden (supres) RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, saat menemui pimpinan DPR untuk menyerahkan supres tersebut, para menteri lebih memilih lewat pintu belakang gedung Nusantara III atau via gedung Sekretaris Jenderal.

Pantauan dilokasi, Rabu (12/2/2020), menteri yang datang dan lewat pintu belakang di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Srimulyani, Menteri ATR Sofyan Djalil.

Baca: Pemerintah Pastikan Perubahan Penghitungan Pesangon dalam RUU Cipta Lapangan Kerja

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, masuk lewat pintu depan gedung Nusantara III.

Para menteri kabinet kerja itu, tiba di area komplek Parlemen sekitar pukul 13.00 WIB dan hingga pukul 14.00 WIB, pertemuan dengan pimpinan DPR masih berlangsung.

Sementara di satu sisi, Komisi IX DPR menerima perwakilan buruh yang menolak sejumlah poin di RUU Omnibus Law karena tidak melibatkan buruh dalam pembahasannya.

Baca: Ruwetnya Prosedur Kemudahan Berbisnis di Indonesia Kembali Disinggung Jokowi

Presiden KSPSI Andi Gani mengatakan, pemerintah secara diam-diam melakukan pembahasan RUU Omnibus Law, padahal awalnya kalangan buruh akan diajak berdiskusi secara bersama.

"Saya mengingatkan pemerintah masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia, karena dari awal sepertinya ada yang disembunyikan," ujar Andi.

Baca: Siang Ini, Pemerintah Akan Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ke DPR RI

"Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, anda konfederasi buruh pendukung presiden kok tidak punya draf? akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?," sambung Andi.