Tribun

Nadiem Makarim: Harus ada Penyempurnaan dalam Penyaluran Dana BOS

Nadiem Makarim menjelaskan, penerapan konsep petunjuk teknis (Juknis) dalam pengelolaan dana BOS kepada sekolah tidak tepat sasaran.

Editor: Rachmat Hidayat
Nadiem Makarim: Harus ada Penyempurnaan dalam Penyaluran Dana BOS
Tribunnews.com/ Fahdi Fahlevi
Mendikbud Nadiem Makarim (tengah). 

Laporan wartawan tribunnetwork, Lusius Genik
TRIBUNNETWORK, JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengubah skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam kebijakan baru ini, penyaluran dana BOS nantinya akan dilakukan dalam tiga tahap.

Komposisinya adalah pada triwulan (TW) pertama dana BOS yang disalurkan sebesar 30 persen, triwulan kedua 40 persen, dan triwulan ketiga 30 persen. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggulirkan dana sebesar Rp 9,8 triliun untuk penyaluran dana BOS di triwulan pertama.

Baca: Nadiem Makarim Akui Belum Sentuh Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru dan Kurikulum

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan, penerapan konsep petunjuk teknis (Juknis) dalam pengelolaan dana BOS kepada sekolah tidak tepat sasaran.

Pasalnya, yang benar-benar mengetahui keperluan yang dibutuhkan sekolah adalah kepala sekolah. "Siapa yang kira-kira mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah? tentunya kepala sekolah," kata Nadiem di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (12/2/2020) kemarin.

Nadiem mengungkap, kebijakan baru ini sengaja dihadirkan dalam rangka memberikan fleksibilitas bagi kepala sekolah, memenuhi kebutuhan operasional sekolahnya masing-masing.

Baca: Menteri Nadiem Belum Temukan Instrumen Pencegahan Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

"Kebijakan ini diciptakan untuk memberikan kebebasan atau diskresi kepada kepala sekolah dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan sekolahnya," ujarnya.

"Jadi untuk kita kebijakan baru ini untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada kepala sekolah," imbuh Nadiem.

Baca: Sindir Punya Universitas, Erick Thohir: Lebih Baik BUMN Dukung Program Nadiem Makarim

Pemerintah pusat, lanjutnya tidak bisa serta merta menentukan apa saja yang boleh dibeli oleh pihak sekolah menggunakan dana BOS. Setiap sekolah memiliki kebutuhan utama yang berbeda-beda.

Diungkapkan Nadiem, ada sekolah yang menjadikan perahu sebagai kebutuhan utama. "Ada kemungkinan di beberapa sekolah, kebutuhan nomor satu operasionalnya itu bukan buku dan guru honorer. Malah, perahu untuk transportasi anak didik mereka. Kita tahu dari mana? Tentunya dari kepala sekolah," kata Nadiem.

Nadiem kemudian mengungkapkan banyak cerita lucu. "Lucu sekali cerita-ceritanya, tolong teman-teman media ngobrol sama kepala sekolah yang ada. Teman-teman media tahu tidak yang tidak pernah diangkat di sini siapa? Kepala sekolah, guru-guru, di daerah. Coba diajak ngobrol bagaimana menurut mereka kebijakan ini," ujar Nadiem.

Baca: ‎‎‎Nadiem Makarim Nilai Kehadiran Monash University di Indonesia Dapat Perkuat Riset Dalam Negeri

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas