TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan 689 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia.

Namun, pemerintah menyebut ada kemungkinan untuk memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti meminta pemerintah menyiapkan hak asuh anak-anak tersebut, jika benar-benar dipulangkan.

"Ketika kembali ke Indonesia maka negara harus menyiapkan hak asuh anak-anak tersebut jatuh ke tangan siapa," kata Retno, dikutip dari Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Baca: MPR Minta BNPT Lakukan Pengawasan dan Rehabilitasi Jika Anak-anak Eks Kombatan ISIS Dipulangkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pemerintah harus mencari hak asuh untuk anak-anak tersebut melalui kerabat terdekat.

Namun, jika ditemukan kerabat pada anak-anak tersebut, negara harus hadir untul mengambil alih hak asuh tersebut.

"Jika keluarganya juga tidak bisa mengasuh, maka si anak harus diadopsi keluarga lain. Jika tidak ada yang mengadopsi, maka negara harus mengambil alih pengasuhan tersebut," ungkapnya.

Baca: Tolak Kepulangan WNI Eks ISIS, Moeldoko: Mereka Stateless karena Bakar Paspor

Ia pun mengapresiasi atas sikap pemerintah yang akan memulangkan anak-anak dari eks pengikut ISIS tersebut.

"Kalau dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah manusia yang berusia 0-18 tahun," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah mengatakan, pemerintah perlu kajian lebih dalam soal rencana pemulangan anak-anak eks ISIS tersebut.

Sebab, wacana ini perlu kajian mendalam, karena berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Menurutnya, negara tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap anak.

"Kalaupun KPAI bicara untuk menegakkan hak anak, kan kita tidak boleh diskriminatif."

"Namun kajian ini tentu tidak lepas dari pertahanan keamanan, perspektif keamanan global, securities system," kata Ai saat di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

Baca: Fadjroel Rachman Bela Menag Soal WNI Eks ISIS, Fadli Zon Emosi Sambil Nunjuk-nunjuk: Ga Baca Berita!

Baca: Wacana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS Jadi Ramai, Fadli Zon: Gara-gara Menteri Agama

Selain itu, pemerintah harus memperhatikan situasi ekonomi, politik, sosial global dan antarnegara.

Pemerintah diminta untuk tidak serampangan mengambil sikap, karena ini tak hanya menjadi masalah Indonesia, melainkan dunia.

"Yang lebih urgen (mendesak) adalah pada kepemimpinan kita hari ini dalam melakukan koordinasi dan pendalaman," jelasnya.

Menurutnya, jika wacana itu direalisasikan, harus ada rehabilitasi khusus terhadap anak-anak yang dipulangkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, tak memulangkan WNI eks ISIS karena pemerintah khawatir mereka akan menjadi teroris baru di Indonesia.

Ia mengatakan, keputusan tersebut didapat saat digelar rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud MD, dikutip dari Kompas.com.

Baca: Cegah WNI Eks ISIS Menyusup, Istana Minta Aparat Waspada dan Siaga: Kemungkinan Mereka Dideportasi

Baca: Waspadai Eks ISIS Masuk ke Indonesia Secara Ilegal

Sebab, pemerintah lebih mementingkan keamanan 267 juta penduduk Indonesia.

Mahfud MD menyebut, sebanyak 689 WNI eks ISIS tersebar di Turki, Suriah, dan beberapa negara lain, berdasarkan data Central Inteligence Agency (CIA).

Namun, pemerintah kemungkinan akan memulangkan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun.

"Tapi, kita lihat case by case (untuk pemulangan anak usia di bawah 10 tahun)," imbuh Mahfud MD.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Sania Mashabi/Fitria Chusna Farisa/Rakhmat Nur Hakim)