Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPK: Penetapan Nurhadi Sebagai DPO Bukan Langkah yang Berlebihan

KPK tak melihat masuknya eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai sesuatu yang berlebihan.

KPK: Penetapan Nurhadi Sebagai DPO Bukan Langkah yang Berlebihan
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Komisioner KPK Alexander Marwata di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak melihat masuknya eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai sesuatu yang berlebihan.

"Enggak (berlebihan) lah, sebelumnya KPK juga seperti itu kan, ada beberapa tersangka yang kita jemput kalau kita tahu keberdaan yang bersangkutan. Tapi sampai saat ini tidak tahu keberadaan dari yang bersangkutan, makanya kita keluarkan DPO," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Kata Alexander, KPK sudah berusaha memanggil Nurhadi secara patut baik sebagai saksi maupun tersangka. Namun Nurhadi mengindahkan hal tersebut.

Baca: UPDATE Kasus Bullying Siswi Disabilitas di Purworejo, Ganjar Fasilitasi Pindah SMP, Pelaku Diperiksa

"Yang bersangkutan sudah kita panggil secara patut, ketika yang bersangkutan jadi saksi tidak hadir, ketika jadi tersangka kita panggil dua kali tidak hadir, kita datangi ke rumahnya kosong," ungkap Alexander.

Baca: Belajar dari Kasus Balita Tewas Dipatuk Weling, Ini Bedanya Gigitan Ular Berbisa dengan Serangga

Sebelumnya, Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menyebut langkah KPK terlalu berlebihan ketika menetapkan kliennya sebagai DPO.

"Menurut hemat saya itu tindakan yg berlebihan. Tidak sepatutnya seperti itu. Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka," kata Maqdir saat dimintai konfirmasi, Jumat (14/2/2020).

Selain Nurhadi, KPK juga menerbitkan DPO terhadap dua tersangka lainnya, yakni menantu Nurhadi, Riezky Herbiono serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Tercatat ketiga tersangka sudah lima kali mangkir dari panggilan KPK.

Maqdir melanjutkan, sebaiknya KPK menunda pemanggilan lantaran pihaknya masih mengajukan permohonan praperadilan. Bahkan permohonan penundaan pemanggilan sudah disampaikan pihaknya kepada KPK.

Menanggapi pernyataan Maqdir, Alexander menyatakan hakim sudah memutus bahwa status tersangka Nurhadi sah secara hukum.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas