Atas perbuatannya itu, Rudi dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, Rudi juga dinilai terbukti menerima uang dari sejumlah pejabat SKK Migas sebagaimana dakwaan kedua. Uang itu diterima Rudi dari Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko yang saat ini menjabat Kepala SKK Migas sebesar 600.000 dolar Singapura. Kedua, dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser, sebesar 150.000 dolar AS dan 200.000 dolar AS.

Uang 150.000 dollar AS dari Gerhard, diberikan Rudi kepada Waryono Karyo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Ketiga, Rudi juga menerima dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman sebesar 50.000 dolar AS.

"Terdakwa pernah memerintahkan Deviardi bertemu Johanes dan Gerhard. Kemudian, Deviardi menerima dari Iwan Ratman dan dilaporkan ke terdakwa," kata hakim.

Hakim menilai Rudi terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, Rudi juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ketiga. Rudi dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Namun, dalam memberi putusan ini, hakim anggota dua menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat. Menurut hakim Matheus Samiadji, Rudi tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan kedua.

"Dakwaan kedua tidak nampak ada kepentingan Johanes, Gerhard, dan Iwan memberi uang kepada Rudi," ujar Matheus.

Meski demikian, Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto tetap menyatakan Rudi terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga.