"Saya sudah kasih ke KPK beberapa bulan lalu terkait informasi (keberadaan Nurhadi) tersebut," tegasnya.

"Nah sebaiknya Humas tanya ke penyidik dan bos-bos di KPK, ini udah ada (informasinya) kenapa tidak di tindak," imbuhnya.

Lebih lanjut Haris Azhar menjelaskan terkait keputusannya bicara ke media soal keberadaan Nurhadi.

"Jadi begini lo, saya ini memberitahukan hal itu dalam rangka untuk menegur (KPK) soal pengacaranya Nurhadi, Maqdir Ismail yang bilang kliennya itu masih di Jakarta," jelasnya.

Menurut Haris, pernyataan kuasa hukum Nurhadi tersebut seharusnya dapat mendorong KPK untuk segera menangkap Nurhadi cs.

"Kedua saya tahu betul bahwa informasi keberadaan Nurhadi sudah dimiliki oleh tim yang menangani kasus ini di KPK," imbunya.

Ditambah munculnya status Daftar Pencarian orang (DPO) yang disematkan kepada Nurhadi.

"Lalu muncul DPO, buat saya ini aneh sampai kelapis awan ke-7," jelasnya.

"Kenapa? karena DPO ini ditetapkan pasca pemanggilan dua kali," kata haris.

Baca: Hadiah 2 Unit iPhone 11 bagi yang Temukan Buronan KPK: Harun Masiku dan Nurhadi

Menurut aktivis hukum dan HAM ini, dalam menetapkan seorang tersangka menjadi DPO harus melalui prosedur yang ada, bukan secara tiba-tiba.

Sehingga, Haris menilai penetapan DPO tersebut hanyalah formalitas belaka.

"Mustiya pasca pemanggilan dua kali, yang ketiga ini dijemput paksa," ujarnya.

"Baru kalau saat dijemput paksa dia tidak ada ditempatnya dan dikejar juga sudah tidak ada, boleh ditetapkan sebagai DPO," imbuhnya.

"Bukan tiba-tiba menjadi DPO, ini modus baru di KPK," tegasnya.