Menurutnya, berita terakhir di media mengatakan, ada sekitar tiga hingga empat orang ABK Indonesia yang ikut terinfeksi.

"Apakah ini memang up to date, apakah memang itu dikeluarkan oleh pemerintah, itu yang saya melihatnya masih sumir. Saya sendiri belum dapat informasi tentang itu," jelasnya.

Dia menilai, karena kapal Diamond Princess ini juga merupakan sebuah perusahaan, dengan asalan privasi makanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agak tertutup mengenai hal tersebut.

Dia berharap, agar pemerintah secara persuasif menghubungi keluarga ABK yang bersangkutan untuk memberikan ketenangan.

"Kalau tertutup pun tidak jadi masalah sebenarnya, tapi minimal pihak keluarga dikasi tahu biar mereka tidak was-was," kata dia.

Ia juga berkeyakinan, bahwa para ABK sudah secara intensif menghubungi pihak keluarga untuk berkomunikasi.

Baca: Lewat di Rel, Nenek Tukini Tewas Disambar Kereta

Baca: Arema FC Dipastikan Gagal Boyong Dua Pemain Persija Jakarta, Peluangnya Hanya Satu Pemain

Hal itu karena para ABK di atas kapal tidak dilakukan pembatasan untuk melakukan komunikasi.

"Mungkin hal itu juga yang menyebabkan tidak ada satupun pihak keluarga yang saya dengar melapor kepada instansi, pemerintah atau kami sendiri di KPI," jelasnya.

Negosiasi

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan mengevakuasi 74 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di atas kapal pesiar Diamond Princess.

Termasuk, melakukan negosiasi dengan Pemerintah Jepang.

Terlebih, empat orang WNI terkonfirmasi positif corona di kapal yang bersandar di Yokohama, Jepang itu.

"Kalau yang di sana kan masih ada pemerintah Jepang, kita sedang bernegosiasi dengan pemerintah Jepang bagaimana supaya WNI yang di sana bisa dibantu," kata Muhadjir usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Muhadjir menegaskan pemerintah akan mengevakuasi satu per satu WNI terkait virus corona.