Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Mulai Bicara Reshuffle, Inilah 5 Menteri Berkinerja Buruk dan Layak Diganti Versi IPO

Wacana resuffle kabinet tiba-tiba muncul. Sebelumnya ada survei dari IPO terkait lima menteri dengan kinerja terburuk.

Penulis: Sri Juliati
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Jokowi Mulai Bicara Reshuffle, Inilah 5 Menteri Berkinerja Buruk dan Layak Diganti Versi IPO
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah menteri disumpah saat pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. 

Yasonna berada di urutan pertama menteri yang patut diganti.

"Kalau publik menyebut ada menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)?"

"Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden," ujar Dedi.

Yasonna H Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.

Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya.

2. Menteri Agama, Fachrul Razi

Menteri Agama Fachrul Razi berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Menteri Agama Fachrul Razi berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (31/1/2020). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Berita Rekomendasi

Menteri Agama, Fachrul Razi masuk dalam daftar nama menteri yang layak diganti.

Sebanyak 32 persen responden menilai Fachrul Razi perlu diganti.

Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi menteri.

Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

3. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai menghadiri Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jakarta Pusat pada Senin (30/12/2019).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai menghadiri Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jakarta Pusat pada Senin (30/12/2019). (Tribunnews.com/Gita Irawan)
Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas