TRIBUNNEWS.COM - Iuran jaminan kesehatan BPJS batal mengalami kenaikan.

Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Uji materi Perpres tersebut dilakukan MA atas permohonan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Dari hasil persidangan diputuskan, bahwa MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

Baca: Iuran Batal Naik, Pihak BPJS Kesehatan Sebut Belum Terima Salinan Putusan MA

"Menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," bunyi putusan tersebut.

MA mengungkapkan, Pasal 34 Ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945.

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Terlebih juga bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 171 UU Kesehatan.

Sebelumnya diketahui, iuran BPJS ini digadang-gadang menjadi dua kali lipat.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan mengaku belum menerima salinan putusan MA itu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf.

Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut."

"Sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut," terang Iqbal seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca: Berikut Rincian Tarif Iuran Terbaru BPJS Kesehatan Setelah Kenaikan Tarif Dibatalkan MA

Baca: Buntut Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Negara Harus Kucurkan Dana Lebih untuk Tambal Defisit

Iqbal mengatakan, BPJS Kesehatan belum bisa mengonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut.