Tercatat, dalam kurun waktu tahun 2020, terdapat 104 kematian akibat wabah DBD.

"Ini juga menjadi atensi serius, jangan hanya fokusnya ke corona (Covid-19). Itu (DBD) juga banyak korban," kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, wabah DBD juga harus dimitigasi agar jumlah korban yang terinfeksi maupun meninggal dapat diturunkan.

Oleh sebab itu, pemerintah memastikan bekerja untuk menangani masalah tesebut. Tentunya dibantu peran masyarakat.

"Harus dimitigasi makin serius lagi," jelasnya.

Baca: Pakar dan Teman Ungkap Isi Hati Pangeran Harry dan Meghan Markle: Diabaikan hingga Tak Ada Pelukan

Baca: Hasil Uji Obat Corona Buatan Iran Diklaim Berhasil Turunkan Gejala Pasien dalam 48 Jam

Moeldoko menyebut Menkes Terawan Agus Putranto telah terjun langsung ke lapangan meninjau lokasi wabah DBD.

"Menkes sudah ke titik lokasi, sudah melihat perkembangannya dengan baik," terangnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dihadapkan pada penyakit demam berdarah dengue (DBD) selain virus corona. Tingkat kewaspadaan keduanya tetap dijaga.

"DBD bukan sesuatu yang baru kita kenal. Jadi meski sedang hadapi pengendalian tentang COVID-19, kewaspadaan terhadap DBD tetap kita jaga," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti.

Dinkes DKI mengungkap angka kasus DBD periode ini menurun dari periode tahun sebelumnya.

Jumlah penderita DBD di bulan Januari 2019 sebesar 989 jiwa. Sedangkan pada Januari 2020 hanya 276 orang.

Sementara di bulan Februari 2019 ada 1.569 orang penderita DBD.

Tapi pada Februari 2020 menurun hingga lebih dari setengahnya, yakni 600 orang.

Begitu pula pada angka penderita DBD di bulan Maret 2019 dengan 1.983 orang, berbanding 90 orang hingga 11 Maret 2020.

Salah satu faktor DBD yaitu datangnya musim penghujan yang menyebabkan kelembaban atau adanya genangan pada sudut-sudut wilayah dekat rumah.

Tempat tersebut jadi lokasi sempurna bagi nyamuk penyebab DBD Aedes aegypti.

Menanggulanginya, Pemprov DKI berkoordinasi dengan BMKG dalam hal early warning system atau sistem peringatan dini di musim hujan.

Di sisi lain masyarakat juga diimbau menerapkan hidup sehat dan menggalakkan gerakan PSM 3M.

Gerakan ini bermakna pemberantasan sarang nyamuk (PSM) dan menutup, menguras dan mengubur (3M) barang-barang bekas.

Wadah yang bisa menampung air juga diimbau untuk ditutup.

Hal ini guna mencegah nyamuk masuk untuk bertelur dan berkembang biak.

"Termasuk bagaimana bahu membahu dengan segenap lapisan masyarakat melalui gerakan PSM 3M," kata Widyastuti.

Komisi IX DPR meminta pemerintah bergerak cepat menangani penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang melanda berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, DBD merupakan penyakit langganan yang ada di Indonesia dan saat ini seluruh wilayah memiliki potensi menjadi kejadian luar biasa (KLB) DBD.

"Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengesampingkan persoalan DBD (di tengah penanganan corona)," ujar Nihayatul.

Ia pun meminta, pemerintah harus melakukan penelitian yang mendalam tentang DBD, sehingga tidak terulang setiap tahunnya.

Di mana, untuk kasus DBD di Nusa Tenggara Timur (NTT), kata Nihayatul, pemerintah harus langsung bergerak cepat mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan nyamuk tersebut.

"Pemerintah sudah kirim beberapa dokter spesialis ke NTT dan ini harus dievaluasi. Pemerintah harus all out untuk menanganinya," ucapnya.

Penyakit DBD telah melanda masyarakat yang tinggal di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Lampung.

Jumlah korban meninggal karena DBD mencapai 80 orang lebih dan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 14 ribu lebih.(Tribun Network/dan/yud/sen/kps/wly)