TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Presidium Alumni (PA) 212 Haikal Hassan mempertanyakan anggaran untuk pemindahan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun.

Hal tersebut diungkapkan dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (12/3/2020).

Menurut Haikal, untuk pemindahan ibu kota baru, Indonesia harus membutuhkan biaya hingga Rp 466 trilliun.

Permindahan ibu kota ini, membutuhkan biaya Rp 466 triliun, emang DPR udah setuju?" kata Haikal.

Namun, Haikal mengatakan, bahwa untuk 2020 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan mengeluarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pemindahan ibu kota.

"Kalau setuju, kan Ibu Sri Mulyani bilang 2020 itu tidak ada APBN untuk pemindahan itu."

"Oke diundang lagi orang lain (investor), yang ngundang siapa? 30 investor, coba dibeberkan siapa investor-investor itu?" tanya Haikal.

Tak hanya itu, Haikal juga mempertanyakan soal asal biaya untuk pemindahan ibu kota baru.

Ia kemudian membandingkan dengan anggaran yang digunakan negara untuk mengurus wabah virus corona.

"Nah dari mana duit untuk memindahkan ibu kota? Untuk urus Rp 500 trilun corona aja kelabakan, mau naikin BPJS akhirnya nggak jadi."

"Terus tahu-tahu punya duit cash Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota itu dari mana duitnya kira-kira?" tanya Haikal.

Baca: Ngabalin Ungkap Alasan Ahok Masuk Bursa Kepala Otorita, Haikal Hassan: Emang Kagak Ada Orang Lain?

Baca: Debat soal Ahok, Ali Ngabalin Kesal Lihat Fadli Zon Tunjukkan Fotonya saat Demo : Kau Membenci Saya

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, bahwa biaya pemindahan ibu kota baru bersumber pada APBN.

"Jangan lupa bahwa ibu kota negara baru ini, ibu kota yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah ini anggarannya adalah di anggaran pendapatan belanja negara, itu satu."

"Yang kedua negara sebesar ini bagaimana mungkin membuat ibu kota baru kok menjadi masalah dengan keuangan itu dimana logikanya, apa urusannya?" tegas Ngabalin.