Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

5 Wilayah di Indonesia Terapkan Local Lockdown, Kota Tegal hingga Papua

Papua hingga Kota Tegal memberlakukan local lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in 5 Wilayah di Indonesia Terapkan Local Lockdown, Kota Tegal hingga Papua
KOMPAS.com/Tresno Setiadi
Seorang warga bersepeda melintasi jalan protokol Kota Tegal yang sudah dibatasi dengan ditutup water barrier, Sabtu (28/3/2020)(KOMPAS.com/Tresno Setiadi) 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah pusat hingga kini belum mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan karantina secara nasional.

Adapun sejumlah wilayah di Indonesia telah memberlakukan karantina wilayah atau local lockdown.

Kebijakan itu diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 dari intensitas pergerakan masyarakat dari satu wilayah terinfeksi ke lokasi lain.

Sejauh ini, ada lima wilayah yang telah memberlakukan kebijakan local lockdown.

Ada pula yang menerapkan karantina lokal secara terbatas.

Baca: Jokowi Ungkap Masyarakat Terpaksa Mudik, Penghasilan Turun karena Corona, Ini Tindakannya

Baca: HOAKS Pasien Corona Kabur dari RSAL Mintohardjo, Dirut: Tuan E Belum Diperiksa

Papua

Provinsi Papua memutuskan untuk menerapkan kebijakan local lockdown.

Berita Rekomendasi

Gubernur Papua, Lukas Enembe memutuskan kebijakan lockdown setelah memimpin rapat pada Selasa (23/3/2020).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan yang diambil, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X menghentikan operasional khusus untuk penumpang di Bandara Sentani tertanggal 25 Maret. 

Bandara sebagai satu di antara pintu masuk utama ke Papua mulai ditutup pada 26 Maret hingga 9 April 2020.

Penutupan Bandara Sentani di wilayah Bumi Cendrawasih itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona setelah tiga orang di Papua positif terinfeksi Covid-19.

Sementara itu, PT Angkasa Pura I (Persero) Tbk alias AP I turut menanggapi hal tersebut.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan, pihaknya tengah menunggu keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pasalnya, PT Angkasa Pura selaku pengelola bandara tidak berada dalam wewenang dalam penutupan bandara.

Penutupan bandara berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

"Prosesnya sedang dipastikan oleh Kemenhub."

"Kita mengikuti apa yang diarahkan," kata Fahmi dalam konferensi video, Sabtu (28/3/2020), dikutip Kompas.com.

Baca: Selain Covid-19, Ini Daftar 10 Virus Berbahaya Lainnya dalam Sejarah, Ebola hingga Polio

Baca: UPDATE Covid-19 30 Maret 2020: Amerika Serikat Tambah 275 Kasus, Italia Tembus 10.779 Kematian

Saat ini Bandara Sentani memang masih ditutup untuk penumpang.

Namun, layanan kargo dan logistik masih berjalan.

Fahmi mengungkap, hanya Bandara Sentani yang meminta memberlakukan local lockdown sementara waktu dari 15 bandara yang dikelola AP I.

AP I juga telah membatasi jumlah penerbangan di beberapa titik bandara.

Fahmi menambahkan, berkurangnya volume penerbangan lantaran permintaan maskapai yang membatalkan penerbangannya.

"Belum ada permintaan lagi untuk bandara. Hanya memang dari Sentani saja, tapi untuk penumpang. Logistiknya tidak."

"Tapi kami lagi nunggu keputusan Kemenhub," jelas Faik Fahmi.

Baca: Perangi Penyebaran Covid-19, BHS Harap Adanya Gerakan Sosial di Sidoarjo

Baca: Sosiolog: Kegagalan Pencegahan Sebaran Virus Corona Dapat Sebabkan Tsunami Pasien

Makassar

Sementara itu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memutuskan untuk memberlakukan karantina parsial.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuka kemungkinan dilakukan lockdown.

Namun, diputuskan status kota hanya diberlakukan karantina parsial setelah adanya beberapa pertimbangan.

Melansir Kompas.com, hal itu disampaikan Pejabat Walikota Makassar Iqbal Suhaeb dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3/2020).

Iqbal Suhaeb mengatakan, Pemkot Makassar belum menerapkan kebijakan lockdown untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Makassar. 

Ia menambahkan, penetapan karantina parsial dikarenakan Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi

Sehingga, diberlakukannya karantina parsial yang menutup akses pemukiman warga.

"Secara keseluruhan itu tidak mungkin kita lakukan lockdown, mengingat Makassar sebagai ibu kota provinsi, sekaligus kota transit dari barat ke timur, begitu juga sebaliknya."

"Tetapi yang sedang kita rencanakan karantina parsial, yakni menutup akses keluar dan masuk pada pemukiman-pemukiman atau perumahan-perumahan yang teridentifikasi ada warga dengan status PDP atau positif,” paparnya.

Baca: Daftar Produk Rumah Tangga untuk Disinfeksi Virus Corona atau Covid-19

Baca: Jokowi Ungkap Masyarakat Terpaksa Mudik, Penghasilan Turun karena Corona, Ini Tindakannya

Ciamis

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya juga memutuskan untuk menerapkan karantina lokal terbatas di wilayahnya.

Kebijakan local lockdown diambil karena jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 di Kabupaten Ciamis yang melonjak dalam tiga hari ini.

"Dalam tiga hari ini begitu luar biasa lonjakan ODP, terutama pemudik ke Ciamis dari zona merah."

"Jumlahnya tercatat 4.200 orang," kata Herdiat melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (29/3/2020), dikutip Kompas.com.

Herdiat memberlakukan karantina lokal terbatas setelah menggelar rapat dengan Forkopimda Ciamis di Pendopo Ciamis.

Karantina lokal terbatas ini berlangsung mulai 31 Maret hingga 30 April 2020.

Ia juga berharap wabah corona ini agar segera mereda.

"Dalam satu bulan itu kita akan melihat situasi kondisi, mudah-mudahan tren corona turun," jelas Herdiat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, setelah situasi wabah Covid-19 menurun akan mencabut kebijakan ini.

Namun, apabila meningkat akan memperpanjang kebijakan karantina lokal tersebut.

Baca: Cegah Virus Corona Ibas Praktekan Cara Pakai Hand Sanitizer, Gayanya Jadi Perhatian Warganet

Baca: Pemerintah Siapkan Perpres dan Inpres Mudik Lebaran 2020 Cegah Penyebaran Corona

Herdiat menjelaskan, karantina lokal terbatas bukan berarti menutup semua akses masuk dan keluar.

Akan tetapi, ada pengetatan dengan menyiapkan posko pemeriksaan di pintu masuk Ciamis.

Selain itu setiap pendatang juga dilakukan penyemprotan disinfektan.

"Perbatasan akan diperketat oleh tim dari TNI-Polri, ASN dan petugas medis. "

"Setiap kendaraan yang datang akan dicek dan disemprot disinfektan," jelas Herdiat.

Tasikmalaya

Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan local lockdown.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, pihaknya secara tegas mengambil langkah local lockdown setelah ada lima orang warganya positif Covid-19.

Melansir Kompas.com, pemberlakuan local lockdown akan dimulai sejak Selasa 31 Maret 2020.

Baca: Tegal Terapkan Local Lockdown 4 Bulan, Wali Kota: Lebih Baik Saya Dibenci daripada Warga Mati

Baca: Tasikmalaya Local Lockdown Selasa Depan: Pendatang Diseleksi, Angkot Dilarang Turunkan Penumpang

Walikota Tasikmalaya Budi Budiman meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Kamis (9/5/2019). Budi Budiman diperiksa perdana sebagai tersangka kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Walikota Tasikmalaya Budi Budiman. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Setelah terdapat lima orang positif corona di Kota Tasikmalaya."

"Kami bersama tim gugus tugas akan memberlakukan karantina wilayah atau lockdown lokal."

"Dimulai pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 besok," jelas Budi setelah rapat darurat corona di Hotel Santika Tasikmalaya melalui WhatsApp, Sabtu (28/3/2020) siang.

Budi menjelaskan, local lockdown di wilayahnya akan melarang semua sarana transportasi yang masuk ke Kota Tasikmalaya.

Baca: Jelang Tegal Local Lockdown Pada 30 Maret 2020, Wali Kota Imbau Perantau Tak Pulang Kampung

Baca: Tegal Local Lockdown, Penumpang Bus Diturunkan di Pinggir Jalan Tol

Sejak ditetapkan status local lockdown mulai dari angkutan darat, kereta api, hingga transportasi udara akan dilarang masuk.

"Karantina wilayah ini akan melarang berbagai jenis angkutan umum mulai darat, laut, udara, sampai kereta api juga sama dilarang menurunkan penumpang masuk ke Kota Tasikmalaya," paparnya.

Kota Tegal

Pemkot Tegal juga menerapkan kebijakan local lockdown demi melindungi warga Tegal dari penyebaran virus corona.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sekitar 500 unit beton movable concrete barrier (MCB).

Sedangkan, Aparat Sipil Negara (ASN) juga turut menyumbang gajinya untuk kesiapan Kota Tegal jelang isolasi wilayah. 

Adapun ratusan beton itu digunakan untuk pembatas jalan yang bertujuan mengisolasi wilayah Tegal.

Local lockdown itu akan mulai diterapkan selama empat bulan mulai Senin 30 Maret 2020 hingga 30 Juli 2020.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Jumat (27/3/2020)
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Jumat (27/3/2020) (Tribun Jateng/ Fajar Bahruddin Achmad)

Baca: Cerita Kekhawatiran Keluarga Perawat Pasien Positif Corona

Baca: Sulawesi Selatan Jadi Wilayah di Luar Pulau Jawa dengan Kasus Positif Corona Terbanyak

Dedy menuturkan, nantinya ada 49 titik di Kota Tegal yang ditutup akses keluar dan masuk wilayah.

"Kita sudah menyiapkan."

"Sudah dihitung kebutuhannya sedikitnya mencapai 500 beton MCB untuk menutup 49 sampai 50 titik di Kota Tegal," ujar Dedy Yon di Balai Kota Tegal, Jumat (27/3/2020) malam, dikutip Kompas.com.

Menurutnya, isolasi wilayah sebagai salah satu langkah efektif untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Kota Tegal.

Dedy menambahkan, hal ini dilakukan agar mendorong masyarakat untuk menerapkan social distancing yang diimbau pemerintah.

Baca: Masalah Corona Tak Kunjung Selesai, dr Tirta Sebut Karantina Wilayah Jakarta Jadi Solusi

Baca: Ingat Angie Virgin? Hidup di London & Lockdown, Ini Kabarnya dan Suami yang Polisi Gedung Parlemen

Kota Tegal Isolasi Wilayah
Seorang warga bersepeda melintasi jalan protokol Kota Tegal yang sudah dibatasi dengan ditutup water barrier, Sabtu (28/3/2020)(KOMPAS.com/Tresno Setiadi)

"Jalur nasional dan provinsi tetap buka, namun hanya melintas, tak boleh masuk."

"Karantina hanya untuk dalam Kota Tegal, agar masyarakat didorong sadar untuk tidak bisa keluar masuk seenaknya. Ini untuk mengamankan warga Kota Tegal," kata Dedy.

Pemkot Tegal juga telah menyiapkan anggaran kebencanaan sebesar Rp 2 miliar.

Selain itu juga akan menerima dana sukarela dari seluruh ASN dan anggota DPRD Kota Tegal.

Dedy menambahkan, ASN akan menyumbang gajinya untuk membantu masyarakat dalam penerapan local lockdown.

Baca: Upaya Bersama Tangani Corona, Wishnutama Sediakan Hotel & Transportasi Gratis Bagi Tenaga Medis

Baca: Data Per Provinsi Kasus Corona Update 28 Maret: Total 1.155 Positif, DKI Jakarta 627 Kasus

"Pas gajian ASN dengan sukarela tanpa paksaan bersama DPRD menghimpun dana gotong royong untuk membantu masyarakat," kata Dedy, dikutip Kompas.com.

Menurutnya, bantuan tersebut untuk warga yang terdampak isolasi wilayah sebagai upaya pencegahan wabah Covid-19.

Dedy berujar, dirinya sudah meminta Dinas Sosial untuk membantu warganya yang membutuhkan.

"Saya sudah instruksikan Dinas Sosial harus segera untuk membantu masyarakat miskin, tidak mampu, atau yang membutuhkan dalam kondisi ini," ungkap Dedy.

Baca: Pemerintah Sediakan Hotel Hingga Transportasi untuk Petugas Medis Yang Tangani Virus Corona

Baca: BREAKING NEWS Kasus Virus Corona 28 Maret: Pasien Positif 1.155 Kasus, 102 Meninggal, 59 Sembuh

Dedy memaparkan, Pemkot Tegal sudah mulai mempersiapkan kesediaan logistik.

Dirinya berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Logistik kita sudah koordinasi dengan Bulog untuk pangan tiga sampai 4 bulan," jelasnya.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya/Kontributor Makassar, Hendra Cipto/Kontributor Pangandaran, Candra Nugraha/Kontributor Tasikmalaya, Irwan Nugraha/Kontributor Tegal, Tresno Setiadi)

 
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas