TRIBUNNEWS.COM - Memasuki minggu ke-2 pasca diberlakukannya pembatasan sosial (Social Distancing) dan Work From Home (WFH) atas merebaknya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia, banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melakukan berbagai tindakan pencegahan (preventif) dan strategi ekonomi guna menjaga keberlangsungan usahanya.

Tidak terkecuali koperasi. Sasaran kebijakan disusun berdasarkan arahan dan instruksi pemerintah, sehingga tidak heran banyak pelaku Koperasi dan UMKM (KUMKM) menggantungkan serta menanti harapan pada kebijakan pemerintah.

Demikian yang disampaikan Manajer KSPPS BMT Atunnisa Suryadi Hendi Pantarlih, Rabu (1/4/2020).

Hendi mengatakan, seluruh sektor usaha terutama usaha mikro, kecil, menengah mengalami dampak ekonomi yang signifikan dan masif akibat pandemik Covid-19.

Apalagi KSPPS BMT Atunnisa mayoritas anggotanya bergerak di sektor perdagangan, pertanian dan peternakan, kerajinan, pariwisata dan jasa sewa, tak pelak berdampak penurunan ekonomi pada koperasinya.

“Menurunnya jumlah pembeli, mengakibatkan omzet pedagang pun merosot tajam,” kata Hendi.

Meskipun pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) diperoleh pada akhir tahun 2019 dan pembayarannya lancar, namun krisis ekonomi ini harus disikapi dengan langkah-langkah yang lebih konkret.

KSPPS BMT Atunnisa yang berlokasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah memperoleh persetujuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp800 juta, melalui dua tahap pencairan.

Pada Desember 2019 lalu telah dicairkan pinjaman tahap pertama sebesar Rp400 juta, dan sisanya akan dicairkan pada tahun 2020 ini.

Hendi mengatakan, sebagian anggota koperasi menyampaikan bahwa usahanya sepi dan beberapa pekerjaan ditunda karena efek pandemik ini.

“Saat ini, kisaran 25 persen usaha anggota terkena imbas Covid-19, terutama sektor perdagangan, pariwisata, jasa sewa seperti rental mobil, travel pariwisata, biro umroh dan haji, sewa alat pertanian, sewa alat-alat pesta dan lain-lain," tutur Hendi.

Perkiraan yang terdampak 25 persen di atas sangat mungkin akan bertambah melihat wabah Covid-19 belum mencapai puncaknya.

"Apalagi sekarang sudah diputuskan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh Bapak Presiden Jokowi," tambahnya.

Namun tidak menyurutkan semangat koperasi untuk menyusun beberapa strategi dan kebijakan, di antaranya inventaris permasalahan anggota dan melakukan pendataan komitmen pembayaran anggota.