Tribun

Virus Corona

Pelebaran Defisit APBN 2020 Harus Difokuskan untuk Atasi Krisis Kesehatan

Selain atasi krisis kesehatan, juga diberikan untuk subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial

Editor: Eko Sutriyanto
Pelebaran Defisit APBN 2020 Harus Difokuskan untuk Atasi Krisis Kesehatan
TRIBUN/HO
Anggota DPR Komisi XI Bidang Keuangan, Perbankan Kamrussamad melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dari ruang kerjanya di Jakarta, Senin (6/4/2020). Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK dan Ketua LPS tersebut membahas perkembangan kondisi perekonomian di tengah wabah Korona (Covid-19). TRIBUNNEWS/HO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi XI DRI RI, Kamrussamad meminta pemerintah serius dalam penangananan mewabahnya virus covid-19 termasuk dalam hal jumlah anggaran.

Ia mencontohkan total dana yang sangat kecil untuk megatasi covid-19 dibandingkan negara tetangga Malaysia.

“Kenapa anggaran pandemic COVID-19 lebih kecil dibandingkan Malaysia, padahal jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Selasa (7/4/2020).

Indonesia sendiri mengalokasikan 2,5% dari PDB, sedangkan Malaysia sebesar 10 persen dari PDB.

Saat  rapat dengar pendapat bersama menteri keuangan RI, Senin kemarin, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini juga mempertanyakan penyertaan modal BUMN dianggap lebih penting dibandingkan menyelamatkan nyawa rakyat.

"Kenapa ada skema penyertaan modal ke BUMN dalam penyaluran paket kebijakan fiskal pandemic covid -19. Jangan sampai ada hubungan dengan jiwasraya dan Asabri serta Bumiputra," katanya.

Baca: Pemuda di Ambon Lestarikan Tradisi Baukup sebagai Upaya Perangi Corona, Begini Cara Kerjanya

Baca: Petir di Siang Hari Sambar Petani di Manggarai Tiga Orang Tewas

Baca: Ganjar Pranowo Siapkan Plan B Atasi Warga yang Nekat Mudik: Dibalikin Enggak Mungkin

Ia menekankan pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB  agar difokuskan pada kebijakan fiskal untuk krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial.

APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam memastikan pencapaian target – target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju.

"Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan," katanya.

Dengan demikian dapat menjadi menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik.

Menurutnya, stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lompatan besar menuju Indonesia Maju 2045.

"Dan makin menjadi krusial di tengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat perang dagang AS dan China yang belum ada tanda-tanda akan berakhir," katanya.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas