TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyepakati penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 di Papua.

Keputusan tersebut diambil saat rapat kerja antara Kemenpora dan Komisi X DPR yang digelar secara virtual, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

"Kami menyepakati PON ditunda karena pandemi covid-19. Terkait hingga kapan penundaannya, tangga, bulan dan tahunnya, kita serahkan Menpora berkonsultasi dengan Presiden," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Baca: Rapim Polri 2020, Idham Azis Bekali Anggota soal Pilkada Serentak 2020 dan PON di Papua

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Menpora Zainudin Amali dalam rapat tersebut, kata Huda, ada sejumlah alasan mengapa pelaksanaan PON XX yang seharusnya digelar pada 20 Oktober-2 November 2020 harus ditunda.

Pertama, hingga saat ini belum ada tanda-tanda virus covid-19 akan berakhir dan akhirnya mengganggu seluruh tahapan persiapan.

Huda mencontohkan, pengadaan alat olahraga yang seharusnya tahapan pelaksanaan lelang dilakukan pada bulan ini dan tuntas pada Juni-Juli 2020, tidak bisa dilaksanakan.

"Sebab, ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi covid-19. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, China atau Jepang, praktis mereka gak bisa padahal PON tinggal lima bulan lagi sebenarnya," tutur Juru Bicara DPP PKB ini. 

Selanjutnya, Huda juga melihat kesiapan atlet mengalami gangguan, termasuk kesiapan venue cukup berat karena di Papua sudah dilakukan pembatasan sejak sebulan lalu.

"Pengiriman barang dan lain-lain juga mengalami delay semua," papar Huda.

Dengan kondisi saat ini, bukan hanya PON XX, tetapi Kemenpora memperkirakan hingga Juli 2020 tidak ada event olagraga nasional maupun internasional apapun.

Jika kondisi segera membaik, Huda menyebut, event olahraga nasional dan internasional diharapkan bisa mulai digelar secara bertahap pada Agustus-Desember 2020.

Di mana seluruh kegiatan diharapkan kembali normal pada 2021 dengan konsekuensi waktunya saling berdekatan, mulai dari ASEAN Para Games di Filipina, PON dan Peparnas 2021 di Papua, Piala Dunia FIFA U-20, ASEAN School Games 2021 di Filipina, Olimpiade dan Paralimpik Tokyo 2020, SEA Games di Hanoi, POPNAS dan PAPERPENAS 2021, serta MotoGP 2021 di Mandalika.

Huda mengatakan, hasil rapat juga menyepakati bahwa pembangunan venue tetap harus jalan.

Selain kaitannya dengan PON, hal lain yang juga dibahas dan disepakasi dalam rapat tersebut yakni Komisi X meminta Kemenpora untuk mengkampanyekan pola hidup sehat.

Salah satunya dengan menyosialisasikan dan menggiatkan kegiatan senam untuk masyarakat.

"Jadi seperti zaman dulu ada senam kesegaran jasmani di sekolah-sekolah. Ini contohnya sudah ada sebentar lagi akan di-launching. Nanti bahkan minta dibikin lomba senam secara online," tuturnya.

Huda menilai, hal ini penting dilakukan karena salah satu langkah untuk menangkal pandemi covid-19, yakni bagaimana masyarakat memiliki pola hidup sehat dan daya tahan tubuh yang bagus.

Selain itu, poin penting lainnya yang dibahas adalah mengenai refocusing anggaran di Kemenpora.

Komisi X meminta agar penggunaan hasil refocusing anggaran Kemenpora sebesar Rp270 miliar, tetap dialokasikan untuk bidang kepemudaan dan olahraga. 

"Kita minta dilakukan komunikasi yang intensif antara Kemenpora dan Kemenkeu supaya dana yang dipotong itu diperuntukkan kembali untuk kepentingan atlet, offisial dan lain-lain yang terdampak Corona ini. Kan banyak pensiunan atlet atau atlet yang tidak mendapatkan pemasukan karena tidak ada kejuaraan," tutur Huda.