Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mendesak pemerintah memaparkan secara detail terkait materi dari lembaga pelatihan yang telah bekerja sama dengan Program Kartu Pra Kerja.

Saleh menduga, pelatihan peserta program Kartu Pra Kerja yang diberikan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di media-media sosial.

Baca: Mardani Ali Sera: Pemerintah Amatir Hadapi Pandemi Virus Corona

“Lihat saja di youtube, di FB, di video, dan media-media sosial lain. Ada banyak pelatihan gratis. Misalnya, pelatihan beternak kambing, ayam, udang, ikan, dan lain-lain," ujar Saleh kepada wartawan, Jakarta, Senin (20/4/2020).

"Ada juga pelatihan bertanam palawija seperti cabe, bayam, jagung, wotel, mentimun, dan lain-lain. Bahkan banyak juga pelatihan dan panduan bisnis online yang dapat diikuti secara gratis," sambung Saleh.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR menilai, jika pelatihan yang dimaksud sama seperti yang ada di media sosial, maka tidak perlu bekerja sama denga lembaga-lembaga pelatihan.

"Sebab, pelatihan lewat media sosial sudah sangat banyak. Rata-rata, pelatihan tersebut dibuka dan diberikan secara gratis," papar Saleh.

Lebih lanjut Saleh mengatakan, juga pemerintah perlu menjelaskan langkah yang akan dilakukan oleh peserta pelatihan setelah selesai mengikuti program tersebut.

Baca: Kasus 7 Mahasiswa Positif Virus Corona Jalan-jalan: Sempat Makan di Warung, Sopir Diinterogasi

Apakah sudah ada perusahaan yang siap menampung mereka bekerja, atau paling tidak magang? Apakah ada skema pemberian modal kepada mereka jika nanti ada rencana untuk membuka usaha sendiri?

“Jangan sampai, sebelum ikut program mereka menganggur, setelah ikut juga menganggur. Itu artinya mereka menganggur dua kali, mereka hanya dapat insentif pelatihan saja. Kalau begitu modelnya, kartu prakerja ini persis sama dengan bantuan-bantuan sosial lainnya," tutur Wakil Ketua MKD itu.