Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Perludem: Bantuan Warga Terdampak Covid-19 Rentan Dipolitisasi

Dikhawatirkan calon petahana akan memanfaatkan masa penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) untuk kepentingan politik praktis.

Perludem: Bantuan Warga Terdampak Covid-19 Rentan Dipolitisasi
Tribunnews/JEPRIMA
Petugas menyusun paket bantuan sosial untuk keluarga yang perekonomiannya terdampak COVID-19 di gudang penyimpanan stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Senin (20/4/2020). Pemerintah kota Bekasi membagikan sebanyak 150 ribu paket bantuan berupa sembako dan untuk tahap pertama sebanyak 20 ribu paket bantuan akan disalurkan melalui kelurahan. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengusulkan pemerintah dan KPU RI agar menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2021.

Salah satu alasan mengapa penundaan Pilkada yang semula dijadwalkan waktu pencoblosan 23 September 2020 itu, karena dikhawatirkan calon petahana akan memanfaatkan masa penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) untuk kepentingan politik praktis.

Pada Februari 2020 lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada 230 petahana berpotensi menyalahgunakan kekuasaan di Pilkada 2020. Seluruh petahana ini merupakan kepala daerah yang berpotensi maju kembali di kontestasi pesta demokrasi rakyat.

"Saya mengkhawatirkan Pilkada 2020 konsentrasi petahana bukan lagi menangani Covid, tetapi politisasi bantuan untuk kepentingan politik dan memenangkan elektoral. Di tengah menangani Covid, bagaimana cara memenangkan (Pilkada,-red)" kata Titi, di sesi diskusi Pemilu di Masa Pandemi Covid-19 Belajar dari Korea Selatan, Selasa (21/4/2020).

Menurut dia, penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat tingkat daerah pada tahun ini kontraproduktif dengan upaya penanggulangan Covid-19. Jika, sesuai pilihan Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember 2020, kata dia, maka pada tanggal 11 September 2020 akan dimulai masa kampanye.

Baca: Perludem: Presiden Jokowi Mesti Segera Tetapkan Pengganti Hardjono di DKPP

Baca: KONSULTASI RAMADAN, Mana yang Utama, Salat Witir atau Salat Tahajud Dulu? Bisa Dikerjakan Bersamaan?

Baca: KSAD Lantik Wakasad, Dua Pangdam, dan Belasan Pejabat TNI AD Lainnya

Petugas sedang merapikan bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak Pandemi Covid-19 di Kantor Pos Pemuda, Jakarta Timur, Selasa (21/4/2020). Untuk pendistribusian wilayah DKI Jakarta, Pos Indonesia mengerahkan 4.640 karyawan yang ditugaskan untuk melakukan pengantaran dan tenaga administrasi pada lokasi drop point (RW), 240 kendaraan/truk dan 1.500 motor antaran. Seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tinggal menunggu petugas pengantar Pos Indonesia di rumah masing-masing. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Petugas sedang merapikan bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak Pandemi Covid-19 di Kantor Pos Pemuda, Jakarta Timur, Selasa (21/4/2020). Untuk pendistribusian wilayah DKI Jakarta, Pos Indonesia mengerahkan 4.640 karyawan yang ditugaskan untuk melakukan pengantaran dan tenaga administrasi pada lokasi drop point (RW), 240 kendaraan/truk dan 1.500 motor antaran. Seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tinggal menunggu petugas pengantar Pos Indonesia di rumah masing-masing. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha (WARTA KOTA/Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Pada masa kampanye, dia menjelaskan, calon petahana harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Apabila, calon petahana maju kembali, maka mereka akan mengambil cuti itu dan meninggalkan kewajiban sebagai kepala daerah yang sedang bertugas menangani Covid-19.

"Kalau dimulai kampanye ada 230 lebih petahana maju. Artinya harus cuti di luar tanggungan negara. Sementara, kita butuh kepemimpinan definitif. Pada masa krusial, kita harus menangani Covid-19," kata dia.

Selain menimbulkan konflik kepentingan, Titi menyoroti penggunaan anggaran Pilkada 2020 yang sudah dialokasikan untuk menangani Covid-19.

Untuk itu, dia menyarankan, agar Pilkada digelar pada 2021. Pada saat ini, dia menambahkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja maksimal menangani pandemi Covid-19.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Anita K Wardhani
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas