Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan mundurnya Adamas Belva Syah Devara dari staf khusus Presiden Joko Widodo memang bagus.

Namun, Didi menilai hal tersebut tak berarti apa-apa bila Ruangguru masih menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja.

"Mundur dari stafsus presiden itu langkah bagus. Tapi percuma saja bila Ruangguru dipaksakan terus berjalan dan masih menjadi mitra pemerintah untuk jualan pelatihan online," ujar Didi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (22/4/2020).

Menurutnya program Kartu Prakerja termasuk Ruangguru yang menyedot biaya hingga Rp5,6 triliun bukanlah sesuatu yang mendesak. 

Baca: Cerita di Balik Mundurnya Belva Devara dari Posisi Stafsus Presiden

Pasalnya, hal ini dilakukan di tengah terpuruknya masyarakat yang mendadak jadi pengangguran dan kesulitan hidup karena terdampak pandemi virus corona.

Baca: Syekh Ali Jaber Menangis Tak Bisa Jumatan dan Salat Tarawih Selama Ramadan

"Apalagi sampai hari ini kecurigaan publik bahwa proyek ini sarat aroma KKN sulit dibantah. Kendati sudah mundur, tetapi sudah jelas proyek tersebut diperoleh saat Belva menjabat stafsus Presiden Jokowi," kata dia. 

Baca: Si Cantik Ika Dewi, Nekat Jadi Relawan Pengemudi Mobil Jenazah Covid-19 Tanpa Izin Orang Tua

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut mengatakan jika program Kartu Prakerja dilanjutkan maka sama saja artinya memberi keuntungan terhadap Ruangguru.

Selain itu, pelanjutan program tersebut akan mengabaikan belasan ribu lembaga pelatihan yang telah menjadi mitra kerja pemerintah selama bertahun-tahun untuk mencetak pekerja terlatih di Indonesia.

Baca: Ramadan Ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Tidak Selenggarakan Salat Tarawih

"Ada 19 ribu lembaga pelatihan kerja mitra pemerintah yang tidak dilibatkan dan tidak mendapat dukungan sama sekali. Padahal selama bertahun-tahun sudah mencetak pekerja dengan memberikan pelatihan dan kursus baik secara langsung maupun online," jelasnya.

"Pemerintah seharusnya menggunakan mitra pemerintah selama ini yaitu lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan yang sudah bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berakreditasi dan pengajarnya yang sudah link and match dengan dunia industri," tandasnya.