Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Omnibus Law

Busyro Muqoddas: Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Tidak Siginifikan

"Penundaan klaster ini tidak signifikan. Kedua sekedar memberikan permen lah kepada organiasasi buruh, kelompok buruh," ungkapnya.

Busyro Muqoddas: Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Tidak Siginifikan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. 

Padahal menurutnya, justru pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat sipil.

"Jangan-jangan ini bisikan kepada Presiden untuk memberikan meluruhkan, mengademkan gejolak buruh yang kemarin sudah gegap gempita ke Jakarta, dan itu wajar sekali buruh seperti itu. Karena sektor buruh itu sektor yang kemarin banyak kalangan menyebut memberikan suara terbesar kepada partainya yang mendukung presiden Jokowi," kata Busyro.

Menurut Busyro, setidaknya berdasarkan dua hal tersebut membuktikan bahwa pembahasan RUU tersebut memang akan diteruskan.

Menurutnya masyarakat yang menolak RUU tersebut bersama pemuka agama tidak cukup dengan prihatin dan berdoa.

"Pimpinan-pimpinan agama bersama masyarakat datang baik-baik dan itu konstitusional, datang ke DPR dan Istana. Kalau sudah seperti ini apa itu yang dikehendaki pemerintah dan Ketua-Ketua umum Partai Politik yang sesungguhnya representasi rakyat?" kata Busyro.

Sebelumnya diberitkan, Pemerintah bersama dengan DPR sepakat untuk menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujarnya melalui telekonferensi, Jumat, (24/4/2020).

Presiden mengatakan dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," pungkasnya.

Ketua DPR Puan Maharani meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR menunda pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas