TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan, pemerintah memilih jalan moderat atau tengah untuk menangani penyebaran virus corona.

Pemerintah memilih untuk membatasi kegiatan masyarakat, untuk menghindari penyebaran yang lebih luas.

Namun, dirinya membantah jika pemerintah disebut ragu dalam mengambil keputusan.

"Pemerintah memilih jalan yang moderat, jadi tidak terlalu mengekang (masyarakat)" ujar Mahfud MD, dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (29/4/2020).

"Akan menutup kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin juga tidak diharapkan, tapi tidak bisa juga melonggarkan."

"Karena melonggarkan yang berlebihan itu bisa juga membahayakan orang lain," lanjutnya.

Baca: Hingga Kemarin, Pemprov DKI Setop Operasional 101 Perusahaan Karena Tak Patuh PSBB

Baca: Pemprov DKI Soroti Gampangnya Izin Operasi Perusahaan saat PSBB, Minta Kemenperin Lebih Selektif

Baca: Ada Mobil Berplat N Selundupkan 4 Orang ke Surabaya di PSBB Hari Kedua

Menurutnya, pemerintah menilai pandemi corona ini dinamis, sehingga membutuhkan kebijakan yang fleksibel sesuai situasi.

"Situasinya dinamis sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa agak fleksibel, tetapi tujuannya tegas," ungkap Mahfud MD.

Dibanding memilih kebijakan lockdown atau mengunci wilayah yang terjangkit virus corona, pemerintah memilih untuk membatasi pergerakan masyarakat.

"Ada pembatasan pergerakan orang, demi untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit atau penularan," tambah dia.

Menko Polhukam menyebut, negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown akhirnya merubahnya.

"Di luar negeri yang dulu diagung-agungkan oleh beberapa orang di tempat kita yang sekarang pada diam."

"Misalnya yang meneriakkan harus lockdown, sekarang yang lockdown itu berubah semua."

"Italia, di India, di Amerika semuanya yang lockdown itu juga dibatalkan," terang Mahfud MD.

Baca: Pemkot Bogor Resmi Perpanjang PSBB Selama Dua Pekan

Baca: PSBB Mulai Tunjukkan Hasil, Anies Baswedan Klaim Penurunan Kasus Corona DKI: Jakarta Belum Merdeka

Baca: Meskipun Dilarang Saat PSBB, Masih Ada 40 Masjid di Jakarta Gelar Tarawih