Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Omnibus Law Cipta Kerja

Politikus PKS Sebut Banyak Pasal Dalam RUU Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Pekerja

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai bukan hanya pasal pada klaster ketenagakerjaan yang bermasalah dalam RUU Cipta Kerja.

Politikus PKS Sebut Banyak Pasal Dalam RUU Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Pekerja
ISTIMEWA
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai bukan hanya pasal pada klaster ketenagakerjaan yang bermasalah dalam RUU Cipta Kerja.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai ada banyak pasal dala RUU Cipta Kerja yang berpotensi merugikan pekerja.

Hal tersebut diungkapkan Kurniasih Mufidayati dalam dalam FGD Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS secara daring, Jumat (8/5/2020).

Baca: DPR Diminta Segera Sahkan RUU Cipta Kerja Guna Hindari Ancaman Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Corona

"Banyak pasal dan ayat yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pekerja sebagai akibat adanya potensi ancaman atas regulasi perizinan, pengembangan investasi, pertumbuhan perekonomian, pembangunan infrastruktur yang baru," katanya dalam keterangan yang diterima wartawan.

Menurut dia dalam RRU tersebut pun diatur soal pertanahan, pertanian, serta sektor-sektor lainnya.

Bahkan sektor transportasi juga akan terdampak dalam RUU Cipta Kerja ini.

Baca: Surat Jokowi soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja Digugat ke PTUN

"Begitu juga ada kemudahan Warga Negara Asing (WNA) dalam kepemilikan aset, dalam bekerja di Indonesia ini juga cukup memprihatinkan dalam pembahasan RUU ini," kata Mufida.

Sekretaris BPPN DPP PKS ini juga melihat partisipasi masyarakat atau kelompok sosial kurang dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Bahkan dianggap sebagai penghambat investasi apalagi dalam proses Amdal.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas