Ganjar Pranowo Sebut Langkah Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Cukup Berisiko dalam Politik
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan langkah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang diambil Presiden Jokowi berisiko dalam politiknya.
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
"Sehingga presiden harus mengambil itu dan akhirnya reaksi juga luar biasa," lanjutnya.
Ganjar memang mempertimbangkan soal kebutuhan dana yang besar untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan dinilai membutuhkan suntikan dana yang besar.
Supaya para peserta BPJS Kesehatan masih bisa mendapatkan jaminan dan pelayanan yang terbaik.
Serta kembali menormalkan keadaan dari BPJS Kesehatan.
"Tapi kalau saya bicara pertimbangannya, nampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan," tutur Ganjar.
"Agar bisa meng-cover para pasien sekaligus menyehatkan BPJS," imbuhnya.
Selain itu, Ganjar juga memberikan saran lain terkait pembenahan BPJS Kesehatan.
Kali ini, koreksi ditujukan pada internal dari badan penyelenggara jaminan sosial tersebut.
Baca: Komunitas Pasien Cuci Darah Tak Masalah Iuran BPJS Kelas I dan II Naik: Kelas III Dipertimbangkan
Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Politikus Demokrat Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah terhadap Rakyat
Ganjar menyampaikan, BPJS harus dipaksa menjadi lebih profesional.
Harus ada yang diubah dari dalam BPJS Kesehatan untuk mengatasi permasalahan ini.
Ganjar juga memberikan saran, harus ada ide-ide baru dan juga segar dalam membenahi BPJS Kesehatan.
"Sepertinya juga, kita harus memaksa BPJS jauh lebih profesional," ungkap Ganjar.
"BPJS merubah diri dan dikelola secara profesional dan musti ada terobosan," tandasnya.
