Ketika Politikus PDIP Mulai Terbuka Mengkritik Pemerintahan Jokowi soal Iuran BPJS
Ribka mengungkapkan dalam rapat yang sudah dilakukan DPR, menolak tegas kenaikan iuran tersebut.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning mengkritik keras langkah pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Ribka meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan tersebut karena membebani rakyat.
Apalagi saat ini beban rakyat bertambah karena pandemi virus Corona (Covid-19).
Ribka mengungkapkan dalam rapat yang sudah dilakukan DPR, menolak tegas kenaikan iuran tersebut.
Ia mengatakan seharusnya pemerintah hanya tinggal menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya telah membatalkan aturan terkait kenaikan iuran BPJS.
"Pemerintah sensitif deh, ini kan sebenarnya tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA aja. Kenapa sih mesti harus naik? Kalau perlu, malah tidak dinaikkan bahkan dibebaskan seperti pajak dibebaskan, ya bensin untuk Ojol aja bisa 50 persen, 30 persen. Ini kenapa BPJS malah naik," kata Ribka kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Ribka berharap pemerintah mengkaji kembali aturan kenaikan iuran BPJS itu
Sebab, rakyat banyak yang menjerit dengan keadaan ekonomi saat pandemi Corona.
"Harapan saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluhan rakyat, mengeluh kontrakan rumah, mengeluh pekerjaan. Ini supaya dibatalkan kenaikan BPJS," ujarnya.
Tanggapan Ganjar
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan sangat berisiko dalam dunia politik.
Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (14/5/2020).
Menurut Ganjar, keputusan Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan di situasi saat ini tidaklah mudah.
Baca: Ridwan Kamil Minta Penjelasan Soal Kenaikan Iuran BPJS: Agar Kami di Daerah Tidak Resah
Terlebih bagi karir politik Jokowi yang juga dinilai akan memiliki dampak.
