Sengkarut Data Warga Penerima Bansos Covid-19
Jusuf menyoroti soal kesemrawutan bansos dilihat dari jenisnya. Iia mendapatkan ada 6 jenis program bansos yang saat ini berjalan sesuai temuannya.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Senior PARA Syndicate Jusuf Suroso mengkritik data terkait warga penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah saat pandemi virus corona (Covid-19).
Jusuf mengatakan, terdapat 4 data yang saat ini mungkin digunakan untuk menyalurkan bansos ke masyarakat.
Yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos, Kemendes PDTT dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Namun, hingga penyaluran bansos dilakukan, belum diketahui data mana yang digunakan sebagai rujukan.
Baca: Info Cuaca Ekstrem BMKG Sabtu, 16 Mei 2020: Potensi Hujan Lebat Disertai Petir atau Angin Kencang
Hal itu disampaikan Jusuf Suroso saat diskusi daring bertajuk 'Kawal Dana Covid-19: Sengkarut Bansos, Tata Kelola Anggaran dan Kerawanan Korupsi' yang digelar oleh Para Syndicate Forum Online, Jumat (15/5/2020) malam.
"Pemda ya ternyata punya hasil survei sendiri. Nah cilaka dari satu sama lain dari data-data tersebut beda. Ini kan sudah lama semacam egoisme sektoral di masing-masing kementerian, pemda dan mungkin institusi lainnya," kata Jusuf.
Ia pun mengingatkan sudah banyak pihak yang mengingatkan agar terjadi sinkronisasi, koordinasi serta bersama-sama mengupdate data warga miskin penerima bansos. Namun, nyatanya hal tersebut tidak terjadi.
Baca: Kisah Pengantar & Sopir Ambulans Jenazah Covid-19 Saat Istrinya Hamil, Sampai Rahasiakan Pekerjaan
"Karena itu lah sengkarut mengenai data siapa warga negara kita, masyarakat kita yang layak mendapatkan bansos ini," ucapnya.
Selain itu, Jusuf juga menyoroti soal kesemrawutan bansos dilihat dari jenisnya. Pasalnya, ia mendapatkan ada 6 jenis program bansos yang saat ini berjalan sesuai temuannya di data Kemensos.
Yakni Program Keluarga Harapan (PHK), Keluarga Pemerima Manfaat (KPM), Bansos sembako, Bansos tunai, Bansos Jabodetabek dan Sosial Safety Net.
Menurutnya, beragam jenis ini disinyalir bisa terjadi tumpang tindih pemerima bansos di masyarakat.
"Ini semua berpotensi seseorang itu bisa menerima lebih dari satu program bansos," jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.