Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

ICW Desak Pemerintah dan DPR Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19

ICW mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU-Pas).

ICW Desak Pemerintah dan DPR Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU-Pas).

Selain momentum yang tidak pas karena Indonesia masih menghadapi pandemi corona atau Covid-19, secara substansi RUU Pemasyarakan pun menimbulkan berbagai persoalan serius, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi.

Bahkan, terdapat sejumlah pasal dalam RUU tersebut yang membahagiakan koruptor.

Padahal, kejahatan korupsi diakui secara internasional sebagai extraordinary crime, white collar crime, dan transnational crime yang berimplikasi mewajibkan setiap negara menerapkan aturan-aturan yang khusus bagi pelaku kejahatan finansial ini.

Baca: Gugus Tugas Covid-19 Sebut Pengunjung Bandara Soekarno-Hatta Tertib Terapkan Physical Distancing

Mulai dari hukum acara, materiil, bahkan sampai perlakuan terhadap terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Melihat ketentuan yang tertuang dalam RUU-Pas ini rasanya kejahatan korupsi hanya dipandang sebagai tindak kriminal biasa saja oleh DPR dan juga pemerintah," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (17/5/2020).

Kurnia membeberkan sejumlah poin dalam RUU Pemasyarakan yang perlu dikritisi.

Dikatakan, RUU Pemasyarakatan tidak secara jelas memaknai konsep pemberian hak kegiatan rekreasional pada tahanan maupun narapidana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 9 huruf c.

Baca: Perludem: Terlalu Berisiko Jika Pilkada Tetap Dilaksanakan Pada Desember 2020

Merujuk pernyataan Muslim Ayub, anggota Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, pengertian hak kegiatan rekreasional itu nantinya para tahanan atau pun narapidana berhak berplesiran ke pusat perbelanjaan.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas