Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Aturan Antar-Kementerian yang Bertolak Belakang Pemicu Munculnya Tagar 'Indonesia Terserah'

Nabil menilai kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dalam hal penanggulangan wabah Covid-19 sering kali membuat masyarakat bingung.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Aturan Antar-Kementerian yang Bertolak Belakang Pemicu Munculnya Tagar 'Indonesia Terserah'
Instagram/perawatcovid19
Tagar 'Indonesia Terserah' yang ramai di media sosial dinilai psikolog merupakan wujud jeritan hati para tenaga medis. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mendesak pemerintah untuk menertibkan kebijakan antar kementerian yang saling bertolak belakang.

Ia menilai kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dalam hal penanggulangan wabah Covid-19 sering kali membuat masyarakat bingung.

Baca: Waduh, Rolls Royce Akan PHK 17 Persen Karyawan karena Penjualan Lesu

"Ada beberapa kebijakan yang saling bertolak belakang, misalnya antara PSBB dengan kebijakan transportasi antar kawasan. Kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, menjadikan warga semakin bingung sekaligus kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah," kata Nabil kepada wartawan, Kamis (21/5/2020).

Nabil mengatakan ketidaksinkronan aturan antar kementerian menjadi faktor munculnya tagar 'Indonesia Terserah'.

Menurutnya, pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat sebagai bahan introspeksi di tengah pandemi.

Baca: Muda-mudi Belum Nikah Digerebek Camat dan Kapolsek, Ini Alasan Mereka Berdua di Kamar Kost

Tangkapan layar salah satu cuitan tentang Indonesia Terserah di Twitter (17/5/2020).
Tangkapan layar salah satu cuitan tentang Indonesia Terserah di Twitter (17/5/2020). (Twitter)

Pemerintah harus menghargai perjuangan tenaga medis Indonesia, juga dukungan orang-orang yang selama ini diam di rumah untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19.

Berita Rekomendasi

"Jadi jelas jangan sampai perjuangan panjang ini sia-sia, karena kebijakan yang salah sasaran dan komunikasi antar kementrian/antar pejabat yang tidak terpadu," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas