TRIBUNNEWS.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin turut angkat bicara terkait fase new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, keinginan pemerintah menerapkan new normal di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra.

Pasalnya, sebagian beranggapan kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi sehingga belum memungkinkan untuk menerapkan new normal.

Terkait dengan hal itu, Ngabalin mengatakan, bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan.

Hal itu diungkapkan Ngabalin dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (28/5/2020).

"Saya pastikan bahwa tidak mungkin satu kebijakan yang diambil pemerintah itu tanpa ada pertimbangan baik dari penelitian, para ahli dan lain-lain."

"Termasuk di antaranya adalah kesiapan rumah sakit, kemudian kekuatan seberapa jauh pemerintah dalam melakukan tes spesimen," ungkap Ngabalin.

Ngabalin juga menyinggung soal informasi yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) soal vaksin Covid-19.

Baca: Fase New Normal, Kabin GoCar Kini Disekat untuk Pisahkan Driver dan Penumpang

"Kita mendapatkan pengumuman informasi yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia terhadap vaksin dan juga obat."

"Yang kemungkinan itu tidak dalam 1-2 minggu atau 1-2 bulan ditemukan, tapi 2 tahun sampai dengan 2 tahun 8 bulan," papar Ngabalin.

Artinya, lanjut dia, masyarakat dalam kesehariannya akan selalu berdampingan dengan virus corona.

Oleh sebab itu, menurut Ngabalin, Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat harus tetap produktif dan aman di tengah pandemi virus corona.

Baca: Bikin Bingung Masyarakat, PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Jelaskan soal New Normal

"Presiden juga tidak mau rakyatnya itu terpapar corona juga tidak mau rakyatnya lapar," tegas Ngabalin.

Ngabalin menegaskan, dalam menetapkan new normal di daerah Indonesia, pemerintah akan selalu berdiskusi dengan pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian new normal itu diberlakukan pun tidak berarti kita bebas dari protokol kesehatan."

"Tetap kita harus memegang teguh protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya," tandasnya.

Baca: PSBB Tak Dilonggarkan dan Siapkan New Normal, Pengamat: Jokowi Sudah Benar, Ini Sedang Disusun

Pernyataan Ngabalin tersebut disampaikan untuk menanggapi pernyataan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio.

Agus mengatakan, harus ada bukti ilmiah yang jelas terkait dengan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia, sebelum berlakunya new normal.

Sehingga, Agus meminta agar pemerintah dan semua pihak tidak terburu-buru untuk menerapkan new normal.

"Jangan terburu-buru kita harus punya scientific evidence yang jelas."

"Jangan kita lihat turun dua tiga hari langsung kita putuskan, jangan," tegas Agus.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, negara harus melihat tren kasus Covid-19 dulu sebelum memutuskan menerapkan new normal.

Ia mengatakan, lebih baik pemerintah menunggu dahulu baru kemudian diputuskan ketimbang harus kerja dua kali.

Baca: Tak Patuhi Protokol Saat New Normal, Warga Bisa Dipenjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Kerja dua kali yang dimaksud Agus adalah, jika pemberlakuan new normal akan meningkatkan kembali kasus Covid-19, maka pemerintah akan menghentikan new normal.

Hal itu tentu akan membuat pemerintah harus bekerja keras lagi untuk mengendalikan penularan Covid-19.

"Jadi daripada kita dua kali kerja kan lebih baik kita sabar sedikit, baru kita putuskan."

"Karena semuanya sekali lagi harus ada scientific evidence tidak bisa hanya berdiskusi atau tidak bisa hanya untuk urusan ekonomi saja," paparnya.

Agus menuturkan, soal new normal ini harus dipahami bersama sebelum diputuskan agar pengambilan keputusan akhirnya tidak berantakan.

Baca: M Qodari Komentar soal Pengecekkan Mal Jelang New Normal, Ibaratkan Jokowi Masuk Lapangan Ranjau

Ia menambahkan, meski dalam dalam melakukan kajian menuju new normal ini pemerintah telah mengundang dan diskusi dengan para ahli, pengambilan keputusan akhir tetap harus dipikirkan secara matang.

"Semua orang kepengen buru-buru, bukan hanya pemerintah, pemerintah kan harus menerima masukan itu lalu menolaknya betul mengundang para ahli jadi jangan hanya diputuskan sendiri," kata Agus.

Agus mengingatkan, yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah pandemi, sehingga harus berhati-hati dalam mengambil langkah terkait dengan penanganannya.

"Jadi sekali lagi perencanaan itu menjadi penting, lama sedikit gapapa tapi kan pelan-pelan jangan total gitu," tegasnya.

Simak video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)