TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah memberikan tanggapannya terkait ancaman teror dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Fahri meminta agar ancaman teror tersebut diusut dengan tuntas.

Fahri menduga ada operasi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi terkait teror tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Fahri dalam sebuah postingan yang diunggah di akun Twitter resminya, @Fahrihamzah.

Dalam cuitannya itu, Fahri mengatakan, peneror kerap kali beralasan menjaga keamanan dan stabiltas.

Bahkan, kata dia, peneror juga sering mengatasnamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harus diusut tuntas adanya 'operasi di bawah' yang melakukan teror kepada kampus.

Mereka selalu pakai atas nama 'keamanan dan stabiliyas', banyak yang mengatasnamakan presiden juga.

Pak @jokowi harus membuat penjelasan, benar atau tidak?" tulis Fahri.

Fahri meyakinkan Jokowi, bahwa rakyat sebenarnya ingin menciptakan negara yang aman dan nyaman.

"Pak @jokowi percayalah bahwa rakyat ingin membantu bapak menciptakan negara yang aman dan nyaman.

Rakyat semuanya ingin tenang dan senang, Covid-19 datang dan kita semua susah.

Mari saling membantu bikin suasana yang bersahabat dan membantu mengatasi situasi ini #StopTerorKampus," tulisnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengungkapkan, intervensi kepada kampus bukan kali ini saja terjadi.

Menurut dia, hal itu sudah kerap kali terjadi dan hanya didiamkan tanpa pengusutan yang jelas.

Baca: PKS Kecam Aksi Teror terhadap Panitia dan Pembicara Diskusi FH UGM

"Intervensi kepada kampus sudah lama didiamkan dan sepertinya dalam negara sudah tidak ada mekanisme untuk membebaskan kampus dari kungkungan politik yang mengancam dan mengintimidasi, dan teror," tulis Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Aditya Halimawan memutuskan untuk membatalkan acara diskusinya.

Harusnya, acara diskusi yang digelar secara daring tersebut dilakukan pada Jumat (29/5/2020) pukul 14.00 WIB.

Namun, diskusi tersebut terpaksa dibatalkan setelah pihaknya mendapat ancaman jika diskusi yang diagendakan tersebut tetap dilanjutkan.

Baca: FAKTA Diskusi CLS UGM Batal, Bahas Pemberhentian Presiden hingga Ada Dugaan WhatsApp Panitia Diretas

Alasannya, tema diskusi bertajuk Meluruskan Persoalan Pemeberhentian Presiden Ditinjau dari Siste, Ketatanegaraan itu dianggap politis oleh sejumlah pihak.

"Iya diskusinya kami batalkan, ini kesepakatan dari pembicara dan penyelenggara, karena memang kondisinya semakin tidak kondusif."

"Ya sebelumnya kami mendapat tindakan semacam peretasan dan ancaman juga," kata Aditia, seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Baca: PP Muhammadiyah Bantah Anggotanya Meneror Diskusi Mahasiswa UGM

Aditia menegaskan, tema dan kegiatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan aksi makar atau gerakan politis lainnya.

Menurut dia, kegiatan yang dilakukan murni bersifat akademis.

"Seperti klarifikasi yang sudah kami sampaikan, bahwa kami bersifat akademis, tidak berkaitan oleh politik manapun atau agenda politik manapun," ujarnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana) (Kompas.com/Wijaya Kusuma)