Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mahfud MD Ungkap Alasan Batalnya Diskusi Pemecatan Presiden: Ada yang Salah Paham, Belum Baca TOR

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan penjelasan batalnya diskusi soal pemecatan presiden.

Mahfud MD Ungkap Alasan Batalnya Diskusi Pemecatan Presiden: Ada yang Salah Paham, Belum Baca TOR
Kemeko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.(Kemeko Polhukam) 

"Saya katakan ke aparat tidak perlu takut itu ilmiah, biarkan diskusi, kalau ada makar maka akan ketahuan disitu," ungkapnya dalam video conference yang dikutip Tribunnews dari Youtube Kompas TV.

Mahfud juga mengatakan, diskusi soal pemecatan presiden itu boleh saja dilakukan oleh pihak manapun.

Lebih lanjut, ia menerangkan pemecatan presiden bisa dilakukan asal memenuhi lima syarat.

Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.(Kemeko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.(Kemeko Polhukam) (Kemeko Polhukam)

Baca: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Melarang Diskusi Pemecatan Presiden: Biarkan Diskusi, Itu Ilmiah

Baca: Soal Teror Diskusi UGM, Mahfud MD: Setelah Ditelusuri Bukan Dibatalkan oleh UGM atau Polisi

Jadi, menurut Mahfud, tidak perlu untuk dikaitkan dengan persoalan Covid-19 untuk memecat presiden.

Sementara itu, Mahfud membeberkan lima syarat yang bisa memberhentikan presiden.

Di antaranya, melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela.

Atas alasan tersebut, maka presiden bisa diberhentikan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

"Sejauh tidak memenuhi lima unsur tersebut, maka presiden tidak bisa diberhentikan di tengah jalan," jelasnya.

Beredar diskusi bertema pemberhentian presiden diberhentikan karena dicap makar. (Twitter).
Beredar diskusi bertema pemberhentian presiden diberhentikan karena dicap makar. (Twitter). (Via Tribun Manado)

Baca: KontraS: Teror Diskusi UGM Tunjukkan Orde Baru Hanya Berubah Rupa

Baca: PP Muhammadiyah Bantah Anggotanya Meneror Diskusi Mahasiswa UGM

Sebelumnya diberitakan, Presiden Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Aditya Halimawan memutuskan untuk membatalkan acara diskusinya.

Awalnya, acara diskusi yang digelar secara daring tersebut dilakukan pada Jumat (29/5/2020) pukul 14.00 WIB.

Halaman
123
Penulis: Inza Maliana
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas