Lebih lanjut Refly menjelaskan terkait gerakan konstitusional dan inkonstitusional

Gerakan konstitusional adalah gerakan warga negara yang menginginkan presiden diberhentikan.

Yakni tindakan sekelompok orang yang mendatangi DPR untuk menyatakan alasan-alasan mengapa presiden harus berhenti.

Kelompok tersebut juga mendorong DPR untuk menggelar hak angket.

Sementara gerakan inkonstitusional adalah tindakan kelompok besar yang menggalang kekuatan besenjata kemudian membuat taktik memecah belah, disintegrasi.

Baca: Refly Harun Buka Suara soal Narasumber di Balik Diskusi Pemecatan Presiden: Memang Tidak Aneh-aneh

Maka sesuai dengan KUHP, tindakan tersebut merupakan makar.

Refly mengungkapkan, membahas mengenai impeachment presiden sama saja membahas mengenai fakta sejarah.

Pasalnya, dalam sejarah, di Indonesia telah terjadi impeachment terhadap presiden sebanyak dua kali.

Pertama, pemakzulan yang dilakukan terhadap Presiden Soekarna pada 1967.

Kedua, pemakzulan terhadap presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada 2001.

"Saya berharap tidak ada lagi cerita presiden dijatuhkan di tengah jalan."

"Kenapa begitu? Karena maksud kita mengubah konstitusi agar tidak terjadi lagi peristiwa Bung Karno tahun 1967 dan peristiwa Abdurahman Wahid 2001 yang dijatuhkan dengan subjektifitas politik," ungkapnya.

Baca: Akui Kecewa ke Jokowi, Refly Harun Singgung Ekonomi saat Corona: Kok seperti Tidak Punya Uang Lagi?

Seperti diketahui, pembahasan mengenai pembehentian presiden mencuat setelah Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hendak menggelar diskusi tentang 'Pemberhentian Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.

Namun, diskusi tersebut terpaksa harus dibatalkan setelah pihak penyelenggara dan narasumber mendapat ancaman jika diskusi yang diagendakan tersebut tetap dilanjutkan.

Alasannya, tema diskusi tersebut dianggap politis oleh sejumlah pihak.

Simak video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)