Jaksa Telisik Aliran Dana Wahyu Setiawan Terkait Seleksi Calon Komisioner KPU Papua Barat
"Pak Wahyu ini dulu koordinator wilayah di Papua Barat. Untuk memudahkan koordinasi kami," katanya
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan, mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan merupakan koordinator wilayah Provinsi Papua Barat.
Menurut dia, KPU RI memberikan tugas kepada masing-masing komisioner untuk bertanggungjawab terhadap 34 KPU Provinsi.
Baca: Sambut New Normal, Polisi Bersama Warga Gotong-royong Bersihkan Masjid Ar-Arraudhoh Depok
Hal ini diungkap saat Arief memberikan keterangan sebagai saksi di kasus penerimaan suap terkait permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan senilai Rp 600 juta dan gratifikasi terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025 senilai Rp 500 juta yang diduga dilakukan Wahyu Setiawan.
Sidang digelar di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6/2020).
"Pak Wahyu ini dulu koordinator wilayah di Papua Barat. Untuk memudahkan koordinasi kami membagi masing-masing anggota itu menjadi koordinator untuk beberapa wilayah provinsi," kata Arief.
Untuk penerimaan gratifikasi uang Rp 500 juta, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pemberian itu terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025.
Upaya pemberian uang untuk meminta KPU RI, melalui Wahyu Setiawan agar anggota KPU Provinsi Papua Barat diisi putra daerah Papua.
Wahyu menerima uang dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat.
Uang itu diduga berasal dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Takdir Suhan menanyakan kepada Arief Budiman terkait ketentuan pengisian posisi komisioner di KPU Provinsi.
"Dari KPU provinsi sendiri, seperti Papua Barat. Apakah ada ketentuan atau anggota KPU provinsi itu harus ada perwakilan putra daerah?" tanya Takdir.
Menurut Arief Budiman, tidak ada keharusan putra daerah mengisi posisi KPU Provinsi.
"Tidak harus, tetapi biasanya memang mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Tetapi dalam proses pemilihan tidak ada ketentuan harus darimana darimana tidak," ujarnya.
