Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dikabarkan akan tetap melanjutkan proyek ibu kota baru di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Bahkan, tahapan pembebasan lahan lokasi pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk memenuhi kebutuhan air bersih di ibu kota baru dikabarkan segera dimulai.

Baca: Rupiah Melemah ke Rp 13.980 per Dolar AS, Rabu 10 Juni 2020, Berikut Pergerakan Mata Uang di Asia

Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR RI fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat mendesak pemerintah tak melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di tengah pandemi virus Corona.

Sebab, menurutnya hal yang melatar belakangi pembagunan IKN tidak berefek menumbuhkan perekonomian.

Pun demikian, penafsiran pemerintah terkait hubungan ekonomi dan IKN merupakan hal yang keliru.

"Indef pernah memberikan proyeksi pertumbuhan di mana tidak terlalu signifikan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi, proyeksi forecasting itu dilakukan sebelum pasca pandemik ini," kata Syahrul saat dihubungi Tribunnews, Rabu (10/6/2020).

Syahrul juga mengingatkan tidak ada pembahasan terkait IKN 2020 dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rapat kerja dengan Komisi V DPR pada masa sidang yang lalu.

Apalagi penetapan alokasi khusus untuk pembangunan IKN.

"Sekali kita tetap pegang janji Pak Menteri PUPR untuk tidak membahas IKN di masa pandemi Covid-19 ini," ujarnya.

Baca: Sebaran Virus Corona di Indonesia Rabu (10/6/2020): Jateng hingga Kalsel Catat 100 Lebih Kasus Baru

Terkait pembangunan bendungan Sepaku, menurut Syahrul seharusnya tidak menjadi prioritas karena tidak masuk dalam Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani dalam perpres.

"Fokus kita di Komisi V DPR RI membangun kepercayaan diri masyarakat melalui program-program yang di butuhkan masyarakat menghadapi masa-masa sulit ini," pungkasnya.