"Jadi kami mencoba untuk merangkum, merumuskan sebuah program sehingga pararel agar tidak terpapar covid tetapi juga tidak terkapar PHK," kata Doni kepada Presiden, di Kantor Pusat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020).

Dalam program tersebut, menurut Doni, terdapat sejumlah tahapan sebelum menerapkan fase new normal di suatu wilayah atau melonggarkan sektor dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Mulai dari daerah yang tidak ada kasus, kemudian sembilan sektor di bidang ekonomi yang risikonya sangat rendah, kemudian daerah yang risikonya juga rendah warna kuning," katanya.

Sektor pendidikan, menurut Doni, merupakan sektor yang paling terakhir akan dibuka atau dilonggarkan.

Ia mengatakan, risiko membuka sektor pendidikan sangat tinggi dalam penyebaran virus Corona.

"Adapun pendidikan karena risikonya tinggi adalah bagian terakhir," katanya.

Baca: Lebih Dahsyat dari Ebola-HIV, Virus Corona Jadi Mimpi Buruk Pakar Penyakit Menular AS

Berdasarkan pembagian wilayah, menurut jenderal bintang tiga itu, terdapat 44 persen wilayah yang penyebaran Covid-19 nya rendah.

Kondisi penyebaran Covid-19 tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menerapkan kebiasaan baru atau fase new normal.

"514 kabupaten kota yang statusnya adalah risiko rendah dan aman Pak Presiden, yaitu warna kuning dan warna hijau," katanya.

Doni juga mengatakan, pembukaan aktivitas ekonomi pada fase new normal telah berdampak positif pada nilai tukar rupiah.

Hal itu disampaikan Doni saat menerima kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pusat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (10/6/2020).

"Setelah sektor ekonomi kita sampaikan ke publik, maka kita lihat ada hal yang positif, rupiah langsung menguat bapak presiden," kata Doni.

Bahkan berdasarkan keterangan Gubernur Bank Indonesia, menurut Doni, cadangan devisa Indonesia saat ini 130,5 miliar dolar atau Rp 1.805 triliun.

Baca: KPK Buka Suara Soal Penetapan Tersangka Seorang Kepala Daerah di Sumatera Utara

"Salah satu kajian dari salah satu lembaga menempatkan Indonesia berada pada posisi yang relatif cukup bagus, Bapak Presiden. Nah ini lah sekarang sedang kita jaga momentum ini," katanya.