TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan pensiun sekitar tujuh bulan lagi. Siapa sosok jenderal Polri yang layak menggantikan Idham Azis mulai bermunculan.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, sejak 2016 menjelang pilkada DKI Jakarta 2017, sejarah bangsa Indonesia menyaksikan gejolak sosial dan gejolak politik terjadi di ruang publik secara bersamaan.

Gangguan keamanan entah terkait toleransi di tengah masyarakat, ancaman terorisme, ataupun gejolak politik elektoral benar-benar menguji kesabaran dan kekuatan institusi keamanan kita.

"Dalam praktek demokrasi yang belum begitu stabil seperti ini, negara harus kuat. Kuat tidak dalam pengertian otoriter," ujar Boni Hargens dalam keterangannya, Selasa (16/6/2020).

Menurut Boni, kuat dalam pengertian tegas dalam menegakkan aturan hukum dan tahu dengan bijak kapan harus memakai kekuatan koersif dalam merespons ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang muncul dalam lingkungan strategis berbangsa dan bernegara.

Baca: Ditolak MUI, Mahfud MD Pasang Badan Jika Ada yang Ganti Pancasila dengan Komunis di RUU HIP

"Untuk itu, perlu ada kepemimpinan yang kuat, nasionalis, dan demokratis di lingkungan penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia yang sebentar lagi harus memiliki kepala kepolisian yang baru karena Kapolri sekarang memasuki masa pensiun," ujarnya.

Baca: KPK Dalami Dugaan Hubungan Spesial Istri Nurhadi dengan Pegawai MA

Boni pun membeberkan lima syarat untuk Kapolri baru ke depan. Pertama, menurut Boni, sosok Kapolri harus nasionalis yang tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil.

"Menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung entah di level daerah ataupun nasional memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengadi pada bangsa dan negara," ujar Boni.

Baca: Wajah Pilot Jet Tempur TNI AU yang Jatuh di Riau Diolesi Salep

Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerjasama lintassektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN) supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.

"Seperti dalam isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan," kata Boni.

Ketiga, lanjut Boni, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi.

"Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat," kata dia.

Menurut Boni, hal itu harus dipertahankan. Apalagi 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa.

Dijelaskan bahwa pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi pemilu 2024 maka kepolisian haruslah menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk merusak toleransi, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.