Syarat keempat, menurut Boni, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi beberapa kapolri sebelumnya, termasuk prestasi Idham Azis dalam memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan sindikat perdagangan manusia.

"Ke depan, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba. Selain itu, perdagangan manusia (human trafficking) harus diberantas tuntas," tegasnya.

"Tidak hanya menangkap para pelaku dalam negeri, tetapi juga perlu kerjasama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan mereka di luar negeri," dia menambahkan.

Dijelaskan bahwa penjualan manusia sudah puluhan tahun menyasar mayoritas masyarakat kelas bawah yang memang lemah secara ekonomi. "Saatnya kejahatan macam ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya," katanya.

Kelima, Boni mengatakan Kapolri baru mesti memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian.

"Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik, terutama ketika kapolri menyalurkan perintah dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum," katanya.

Boni mengatakan semua Kapolda mesti betul-betul bersinergi dengan Kapolri dalam hal visi dan misi, bukan hanya formalitas.

"Hal itu nanti berdampak pada polres-polres di tingkat kabupaten/kota," katanya.

Selama ini, pihaknya mengapresiasi soliditas kelembagaan di Polri yang begitu kuat.

"Itu harus terus dipertahankan karena ke depan, tantangan bangsa ini akan lebih besar lagi dalam merawat Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.