TRIBUNNEWS.COM - Program talkshow ILC di TV One, Selasa (17/6/2020) malam mengangkat tema RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sedang mencuat di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPP PDIP yang juga pimpinan MPR RI, Ahmad Basarah lebih dulu jadi narasumber.

Ahmad Basarah dalam uraiannya menyampaikan sejumlah hal.

Di antaranya, ia menyebut usulan Trisila dan Ekasila gotong royong di RUU HIP bukan dari Fraksi PDIP.

"Tidak etis kalau saya sebutkan di sini fraksinya," kata Ahmad Basarah dikutip tribun-timur.com dari akun Youtube Indonesia Lawyers Club Rabu (16/6/2020).

Politisi Gerindra Fadli Zon sempat menanggapi pernyataan Ahmad Basarah tentang Bung Karno dan Pancasila.

Baca: Margarito Kamis: Jangan-jangan RUU HIP Adalah Cara Menyediakan Pintu Masuk Untuk Mereduksi Pancasila

Sikap PDIP

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya sepakat dengan masukan elemen masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU dan Muhammadiyah untuk menghapus pasal yang mengatur ciri pokok Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Hasto menyebut sikap itu diambil karena partainya mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat terkait polemik RUU HIP yang sedang dibahas di DPR RI.

"Dengan demikian terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2020).

Draf RUU HIP tertanggal 20 April 2020, Trisila dan Ekasila diatur dalam pasal 6.

Ayat (1), RUU itu menyebut ada tiga ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong-royong.

Kemudian Ayat (2), Trisila dikerucutkan menjadi Ekasila, yaitu gotong-royong.

Hasto menyampaikan PDIP juga menerima aspirasi terkait ketiadaan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran.

PDIP sepakat RUU HIP melarang paham-paham seperti komunisme.

"Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan," tuturnya.

Reaksi Fadli Zon

Wakil Ketua DPP Gerindra, Fadli Zon dapat kesempatan menanggapi Ahmad Basarah.

Orang dekat Prabowo Subianto ini lebih dulu meluruskan tentang Bung Karno dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Bahwa Bung Karno bukan satu-satunya tokoh yang punya peran penting di Republik ini. 

"Yang ingin saya garisbawahi dari apa yang disampaikan saudara Basarah. Pancasila itu bukan hanya Bung Karno. Bung Karno dan Bung Hatta itu proklamator posisinya tak bisa digantikan" kata Fadli Zon.

"Tetapi Pancasila dari pikiran-pikiran yang banyak dari tokoh bangsa ketika itu. Bung Karno ada Muh Yamin, dan lain-ain kemudian di panitia sembilan," kata Fadli Zon.

Simak video lengkapnya:

Ngabalin Bela Jokowi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Ngabalin juga tampil dalam acara tersebut. 

Dilansir oleh TribunWow.com, dalam kesempatan itu, Ali Ngabalin meminta jangan ada saling tuduh dan fitnah terkait tanggapan pada RUU HIP tersebut.

"Menurut saya ini adalah suatu pembelajaran yang tidak baik itu sebabnya dalam rapat pleno itu juga saya katakan."

"Mari kita telaah baik-baik kemudian kita gunakan momentum ini sebagai suatu proses dan juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Baca: DPR Sambut Positif Permintaan Pemerintah untuk Menunda Kelanjutan Pembahasan RUU HIP

Menurutnya setiap orang memiliki pendapat yang juga harus dihormati.

"Bahwa seperti inilah aspirasi masyarakat, aspirasi umat itu juga dipertimbangkan," sambungnya.

Lihat videonya mulai menit ke-5:31:

RUU HIP Bukan Ide Jokowi

Pada kesempatan yang sama, Ngabalin juga memberikan klarifikasi bahwa RUU HIP itu bukan inisiatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, Ali Ngabalin menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP.

Satu di antara alasannya adalah karena pemerintah ingin fokus menangani masalah pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Karena pertimbangan waktu dan prioritas terhadap langkah-langkah dan kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam penanganan percepatan Covid-19 maka sampai hari ini telah diambil satu keputusan."

"Untuk menunda pembahasan kajian pemerintah terhadap Draf Rancangan Undang-undang yang dikirim oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia," jelas Ngabalin.

Selain itu, Ngabalin juga menjelaskan bahwa RUU HIP itu merupakan ide dari DPR.

"Karena itu memang pada kesempatan momentum malam ini juga saya berkepentingan dari kantor Staf Presiden untuk kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia."

"Bahwa draf dan rancangan undang-undanng ini adalah hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," katanya.

Baca: Politikus PKS Nilai RUU HIP Mengkhianati Kesepakatan Pendiri Bangsa

Sehingga tidak benar jika di media sosial ada tudingan yang menyebut bahwa RUU HIP merupakan inisiatif dari Jokowi.

Menurut dia, tuduhan-tuduhan itu adalah fitnah dan sesat.

"Sehingga kalau di media sosial itu ada beberapa pihak yang menuduh pemerintah dan Presiden Joko Widodo untuk melakukan kesempatan-kesempatan dalam menyebarkan berbagai paham-paham yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila," katanya.

"Maka saya mau katakan pada kesempatan ini, bahwa ini adalah suatu penyebaran berita bohong, fitnah dan sekaligus berita yang sesat dan menyesatkan," sambung Ngabalin.

Tak hanya akan fokus masalah Covid-19, RUU HIP juga ditunda agar pemerintah bisa lebih mendapat aspirasi dan masukan terkait masalah tersebut.

"Itulah kami berkepentingan untuk hadir juga pada malam hari ini bahwa tidak ada satu RUU yang Bapak Presiden yang tidak mempertimbangkan seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat, itu clear itu," jelas Ngabalin. (Tribun-timur.com/TribunWow.com)

 Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Serunya ILC Tadi Malam, Loyalis Prabowo Fadli Zon ke PDIP: Pancasila Itu Bukan Sekadar Bung Karno!